100 Hari Kerja Ma'ruf Amin dan Peran Wapres yang Belum Tampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ma'ruf Amin dipilih Joko Widodo sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019.

Ma'ruf Amin menggeser kandidat cawapres Jokowi kala itu yang namanya sudah santer disebut, yakni Mahfud MD yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kala itu, publik menduga Jokowi memilih Ma'ruf sebagai pendampingnya untuk merangkul kelompok-kelompok Islam. Karenanya, harapan masyarakat kepada Ma'ruf agar bisa menyatukan pihak-pihak yang berseteru usai Pilpres cukup besar, khususnya di internal umat Islam.

Baca juga: Sandiaga Apresiasi Perekonomian 100 Hari Pemerintah Jokowi-Maruf

Selama masa kampanye, Ketua Umum MUI nonaktif itu banyak mengangkat isu pemberdayaan pesantren dan pengembangan ekonomi syariah.

Dua isu itu dekat dengan Ma'ruf yang besar di dunia santri serta banyak bergerak di bidang ekonomi syariah.

Untuk mengembangkan pesantren, Ma'ruf menggagas pendirian Bank Wakaf Mikro agar para santri memiliki peluang mendapat pinjaman lunak. Dengan demikian para santri bisa menggunakan uang pinjaman untuk memulai usaha.

Bank Wakaf Mikro sudah berdiri di beberapa pesantren dan akan terus ditambah keberadaannya di pesantren-pesantren. Kini tercatat ada 56 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh pesantren Indonesia.

Namun, jumlah Bank Wakaf Mikro sebanyak itu sebagian besarnya tak berdiri di era pemerintahan Ma'ruf Amin. Sebab, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2019 sebanyak 52 Bank Wakaf Mikro sudah ada terlebih dahulu.

Dengan demikian, sejak Ma'ruf menjabat wakil presiden, baru ada empat Bank Wakaf Mikro yang didirikan.

Sementara itu, terkait ekonomi syariah, saat ini berdasarkan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tercatat Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam pengembangan ekonomi syariah. 

Dalam hal tersebut, peringkat Indonesia naik dari posisi 10 pada 2018, ke posisi 4 pada November 2019 dari 131 negara. Namun kenaikan peringkat tersebut tak bisa diklaim sebagai karya Ma'ruf karena capaian tersebut merupakan akumulasi dari proses pengembangan ekonomi syariah sejak awal 2019, tepatnya di saat Ma'ruf belum menjabat wakil presiden.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Pastikan Penanganan Pasca-banjir Bandang Lebak Sesuai Rencana

Sedangkan, di awal masa jabatan Ma'ruf sebagai wakil Presiden memang beberapa pelaku ekonomi digital hendak membuka platformnya untuk menampung produk keuangan syariah. Jajaran komisaris dan direksi beberapa market place dan bank pernah berbincang dengan Ma'ruf soal kerja sama tersebut namun hingga kini hasilnya belum terlihat.

Hal itu terlihat dari kenaikan pangsa pasar bank syariah dari 5,94 persen menjadi 6,01 persen pada awal Oktober 2019.

Namun lagi-lagi hal itu terjadi sebelum Ma'ruf menjabat wakil presiden. Sebab, ia baru dilantik pada 20 Oktober. 

Peran Wakil Presiden yang belum terlihat

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

Peneliti Saiful Mujani Reseaech and Consulting Sirojudin Abbas menilai Ma'ruf masih belum selesai menjalani masa adaptasinya. 

Ia mengatakan, di awal pemilihan Ma'ruf sebagai cawapres pendamping Jokowi, publik berharap ia bisa membangun solidaritas yang kuat di kalangan umat Islam dan membangun identitas islam yang pas dengan keindonesiaan.

Sirojudin menambahkan, ekspektasi itu muncul lantaran tantangan yang muncul saat ini terkait radikalisme dan terorisme di Indonesia sangat nyata.

"Itulah domain utama yang diharapkan bisa diperankan secara efektif oleh Kiai Ma'ruf. Dan sejauh ini, Ma'ruf saya kira belum menunjukkan kontribusinya," ujar Sirojudin saat dihubungi.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf dan Nasib Pemberantasan Korupsi yang Tak Pasti

"Hemat saya sejauh ini Kiai Ma'ruf belum menunjukkan kualitas yang diharapkan sebagai tokoh pimpinan muslim, tokoh muslim berpengaruh di negara ini," lanjut dia.

Selanjutnya, Sirojudin berpendapat, semestinya Ma'ruf bisa melakukan banyak hal untuk membawa Islam moderat di Indonesia ke panggung internasional. Sebab, sebagai Ketua Umum MUI dan mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf memiliki kapasitas tersebut.

Namun, Sirojudin menyayangkan kapasitas tersebut tidak dimanfaatkan Ma'ruf. Hal itu terlihat saat Ma'ruf batal menghadiri KTT Kuala Lumpur pada Desember 2019. Padahal di KTT tersebut hadir para pemimpin dari negara yang jumlah penduduk muslimnya cukup besar, yakni Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

"Saya kira sepantasnya Kiai Ma'ruf bisa membawa Islam Indonesia itu ke panggung internasional. Misalnya dengan kapasitasnya sebagai tokoh senior di komunitas indonesia. Maruf juga bisa nemainkan peran strategisnya di politik keagamaan," ujar Sirojudin.

"Di kalangan negara Islam lainnya, lagi-lagi itu jga belum dimainkan. Bahkan Kiai Ma'ruf tidak sempat untuk hadir di KTT Kuala Lumpur. Mudah-mudahan beliau bisa lebih efektif dan bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas dan peran barunya sebagai Wapres," lanjut dia. 

Kata Ma'ruf

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

"Kan saya ini wakil presiden, yang menonjol kan presiden," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Tak Menonjol dalam 100 Hari, Maruf Amin Tak Ingin Ada Matahari Kembar

"Kalau wakil presidennya menonjol nanti ada matahari kembar, tapi sebagai wapres saya menjalankan tugas-tugas saya," kata dia.

Tugas-tugas tersebut antara lain mewakili presiden ke berbagai tempat, hadir rapat kabinet, hingga menyampaikan pendapat dalam rapat kabinet. Ma'ruf Amin mengatakan, dirinya sudah menjalankan tugas-tugas yang diberikan Presiden Jokowi.

"Saya jalankan dan sebenarnya menangani berbagai yang ditugaskan oleh Presiden tapi sifatnya koordinatif. Jadi saya hanya mengoordinasi, bukan operasional. Operasional kan itu menteri. Jadi saya mengoordinasi," kata dia.