Kompas.com - 30/01/2020, 14:33 WIB
Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memastikan kapan akan segera mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI yang terisolasi di Wuhan, China akibat mewabahnya virus corona.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan kendala teknis yang dihadapi pihaknya saat akan melakukan evakuasi.

Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kemenlu, Desra Percaya menyampaikan, saat wabah virus corona tersebut terjadi, pihaknya diinstruksikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan video conference dengan Pemerintah China.

Dalam konferensi video tersebut, kata dia, opsi evakuasi untuk WNI yang ada di Wuhan sudah ada.

"Evakuasi sudah diperhitungkan, kami sudah buat contingency plan. Memang kendala teknisnya ada," kata Desra saat rapat dengan Komisi I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Jokowi: Evakuasi WNI di Wuhan Diputuskan Kamis Sore

Desra mengatakan, di Provinsi Hubei, pergerakan dari exit city ke Wuhan memerlukan perjalanan darat yang panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, pihaknya tengah menghitung bagaimana bisa menjangkau Wuhan dan siapa saja yang akan dikirim untuk masuk.

Sebab, selain menggunakan perjalanan darat, ke wilayah Wuhan tidak ada yang bisa masuk.

"Kami menghitung siapa yang bisa masuk. Kami berdayakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di China untuk kerja sama dengan kami how to practice-nya," kata dia.

Desra mengatakan, Kemenlu juga masih melakukan rapat lintas kementerian untuk mematangkan rencana evakuasi secara komprehensif.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X