Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Evakuasi WNI di Wuhan Diputuskan Kamis Sore

Kompas.com - 30/01/2020, 14:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kepastian apakah WNI dari Wuhan dan sekitarnya dievakuasi atau tidak, akan diputuskan pada Kamis (30/1/2020) sore.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memutuskan hal itu dalam rapat internal.

"Sore ini baru kami akan putuskan. Nanti (lewat) rapat internal saja," ujar Jokowi di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Tangerang, Kamis siang.

Baca juga: Sewa Pesawat Sipil, Kemenlu Siap Evakuasi WNI dari Wuhan

Ia telah memerintah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan yang kini diisolasi pemerintah China akibat wabah virus corona.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah saat ini masih menyusun rencana evakuasi secara matang.

Sebab, ini bukan hanya perkara membawa orang, namun juga menyangkut persiapan karantina WNI yang dibawa dari China agar virus corona tidak menyebar di Indonesia.

"Kalau ini kita evakuasi, masuknya seperti apa. Kemudian setelah dibawa ke sini, apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana," ujar Jokowi.

"Hal seperti ini jangan dianggap gampang, harus disiapkan betul karena ini menyangkut sekali lagi ini, menyangkut virus," lanjut dia.

Baca juga: Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

Ia juga mengatakan pemerintah masih harus mengkaji regulasi di China yang berkaitan dengan proses evakuasi. Sebab China memiliki regulasi yang mengikat terkait evakuasi WNI dalam kondisi adanya penyebaran virus di negara mereka.

"Ini bukan negara kita loh. Bukan di negara kita. Di negara orang lain yang memiliki regulasi, yang memiliki aturan-aturan yang ada," lanjut Jokowi.

Diberitakan, pemerintah berencana memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Koordinasi melalui jalur diplomasi pun dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Luar Negeri China, agar rencana evakuasi tersebut dapat segera dilaksanakan.

"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu China dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," demikian bunyi keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan Kemenlu, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tak Merilis Nama WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Saat ini, ada 243 WNI yang berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi termasuk di Kota Wuhan.

KBRI pun terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI juga telah membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com