Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Evakuasi WNI di Wuhan Diputuskan Kamis Sore

Kompas.com - 30/01/2020, 14:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kepastian apakah WNI dari Wuhan dan sekitarnya dievakuasi atau tidak, akan diputuskan pada Kamis (30/1/2020) sore.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memutuskan hal itu dalam rapat internal.

"Sore ini baru kami akan putuskan. Nanti (lewat) rapat internal saja," ujar Jokowi di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Tangerang, Kamis siang.

Baca juga: Sewa Pesawat Sipil, Kemenlu Siap Evakuasi WNI dari Wuhan

Ia telah memerintah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan yang kini diisolasi pemerintah China akibat wabah virus corona.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah saat ini masih menyusun rencana evakuasi secara matang.

Sebab, ini bukan hanya perkara membawa orang, namun juga menyangkut persiapan karantina WNI yang dibawa dari China agar virus corona tidak menyebar di Indonesia.

"Kalau ini kita evakuasi, masuknya seperti apa. Kemudian setelah dibawa ke sini, apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana," ujar Jokowi.

"Hal seperti ini jangan dianggap gampang, harus disiapkan betul karena ini menyangkut sekali lagi ini, menyangkut virus," lanjut dia.

Baca juga: Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

Ia juga mengatakan pemerintah masih harus mengkaji regulasi di China yang berkaitan dengan proses evakuasi. Sebab China memiliki regulasi yang mengikat terkait evakuasi WNI dalam kondisi adanya penyebaran virus di negara mereka.

"Ini bukan negara kita loh. Bukan di negara kita. Di negara orang lain yang memiliki regulasi, yang memiliki aturan-aturan yang ada," lanjut Jokowi.

Diberitakan, pemerintah berencana memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Koordinasi melalui jalur diplomasi pun dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Luar Negeri China, agar rencana evakuasi tersebut dapat segera dilaksanakan.

"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu China dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," demikian bunyi keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan Kemenlu, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tak Merilis Nama WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Saat ini, ada 243 WNI yang berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi termasuk di Kota Wuhan.

KBRI pun terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI juga telah membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com