100 Hari Jokowi: Polemik Natuna

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap pemerintah RI bisa kompak menyikapi persoalan klaim China atas perairan Natuna.

"Saya berharap sikap pemerintah kompak (sikapi persoalan di Natuna)," ujar Abdul Kharis kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

TNI tetap patroli

Kendati demikian, pasukan TNI tetap dikerahkan ke perairan Natuna dan melakukan patroli serta pengusiran kapal-kapal China itu.

Kapal-kapal tersebut berada di Utara dan Timur Pulau Laut Natuna. Tidak hanya patroli di laut tapi juga patroli udara.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan l) Laksamana Madya (Laksdya) TNl Yudo Margono mengatakan, kapal pemerintah China itu sebenarnya sudah mengetahui aturan Internasional dan kebijakan Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kapal Patroli di Natuna Tak Akan Ditarik Sampai Situasi Normal Kembali

"Saat ini kami sudah menindaklanjuti hal itu dengan adanya patroli kapal perang Indonesia (KRI) di perairan Natuna yang menjaga wilayah kedaulatan Indonesia, khususnya di Natuna yang merupakan pulau terdepan," katanya.

Meskipun 600 orang pasukan dengan berbagai alutsista disiagakan, akan tetapi Yudo memastikan bahwa tidak akan ada perang yang terjadi di Natuna.

Kirim Nelayan ke Natuna

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah Foto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020). Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

Untuk itu, menurut Mahfud, pemerintah mengirim nelayan untuk memperlihatkan kehadiran Indonesia. 

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud.

Padahal, kata dia, perairan tersebut merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

"Kami mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana (Natuna)," ujar Mahfud dihadapan 120 orang nelayan Pantura yang akan diberangkatkan ke Natuna di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019).

Kendati demikian, Mahfud memastikan bahwa persoalan Natuna ini tidak membuat Indonesia dan China berada dalam suasana perang.

"Yang jelas kita tidak dalam suasana berperang karena memang kita tidak punya konflik dengan China. Kita tidak berperang," kata Mahfud.

Baca juga: Moeldoko Sebut Pemerintah Bakal Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Pengerahan pasukan di perairan Natuna, lanjut Mahfud, bukan dalam rangka perang. Tetapi justru untuk mempertahankan kedaulatan NKRI yang diusik oleh pihak asing, dalam hal ini China.

Sebab untuk mempertahankan kedaulatan, maka hubungan China Indonesia tidak terganggu. Mulai dari hubungan dagang, perekonomian, hingga kebudayaan tetap dilanjutkan seperti biasa.

Respons Presiden Jokowi

Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo meninjau kapal perang KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).