Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Kompas.com - 29/01/2020, 17:45 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan jajarannya membahas mengenai industri pertahanan, Senin (27/1/2020). Rapat terbatas kali ini bukan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, melainkan di pabrik PT PAL di Surabaya. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan jajarannya membahas mengenai industri pertahanan, Senin (27/1/2020). Rapat terbatas kali ini bukan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, melainkan di pabrik PT PAL di Surabaya.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut, Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mencopot Ronny F Sompie dari Dirjen Imigrasi.

Menurut Fadjroel, Yasonna sebagai menteri memang memiliki hak untuk mencopot jajaran di bawahnya. Langkah tersebut tak harus melalui persetujuan presiden.

"Sepanjang itu adalah menjadi hak dari kementerian teknis, itu beliau (presiden) tidak akan mencampuri," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?


Fadjroel juga menyebut Presiden Jokowi tidak akan turun tangan jika tak ada pelanggaran hukum yang dilakukan anak buahnya.

Ia menilai, langkah Yasonna yang mencopot Ronny F Sompie tak melanggar aturan.

"Sepanjang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan presiden biasanya akan berdiri teguh didalam menjaga hukum positif," ujar Fadjroel.

Yasonna mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi. Hal itu dilakukan tak lama setelah Ronny meralat informasi soal keberadaan eks caleg PDI-P yang juga buron KPK Harun Masiku.

Ronny dan Yasonna sebelumnya menyebut Harun berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Namun belakangan, Ronny mengakui bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

Yasonna lantas membentuk tim independen yang menyelidiki kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna yang juga pengurus PDI-P ini beralasan mencopot Ronny agar memudahkan penyelidikan dan menghindari konflik kepentingan.

Presiden Joko Widodo sendiri enggan mengomentari pencopotan Ronny Sompie ini. Presiden meminta pencopotan tersebut ditanyakan ke Yasonna selaku pihak yang mencopot.

"Itu tanya ke Menkumham," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X