Kompas.com - 29/01/2020, 17:34 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan.

CIMAHI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan ibu-ibu penerima uang Program Keluarga Harapan (PKH) agar tak membelanjakannya untuk membeli pulsa.

Hal itu disampaikan Jokowi di saat kunjungan kerjanya di Lapangan Rajawali, Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Mulanya, Jokowi mengetes ibu-ibu penerima PKH ihwal peruntukkan uang tersebut.

Jokowi bertanya apakah uang tersebut boleh digunakan untuk membeli buku pelajaran anak atau tidak. Para ibu yang hadir kompak menjawab boleh.

"Entah imunisasi polio dan lain-lain kalau sudah sakit kasihan anak-anak kita. Kalau sudah sehat sekarang disekolahkan. PKH boleh bayar sekolah? Boleh. Beli buku? Boleh. Beli sepatu? Boleh," ujar Jokowi.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

Lalu, ia mengetes para penerima apakah uang PKH boleh digunakan untuk membeli pulsa. Sontak, warga menjawab tidak boleh sembari tertawa.

"Beli pulsa boleh? Mana yang bilang boleh tadi? PKH tidak boleh untuk beli pulsa," tutur Jokowi lantas disambut tawa ibu-ibu.

Ia pun mengingatkan mereka agar tak menggunakan uang PKH untuk membeli pulsa.

Ia meminta ibu-ibu menggunakan uang PKH untuk membeli makanan bergizi untuk anak-anaknya atau membeli perlengkapan sekolah.

Baca juga: Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini  ini senilai Rp 2,5 triliun.Kompas.com/Yakob Arfin Tyas Sasongko Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini ini senilai Rp 2,5 triliun.
Jokowi pun mengatakan, ibu-ibu juga bisa menggunakan uang PKH untuk dijadikan modal usaha, sehingga penggunaannya produktif.

"Kalau anak-anak kita sudah sekolah, anak-anak kita yang memiliki keinginan usaha silakan untuk berusaha. Saya tahu ada yang jualan, misalnya bakso. Jualan silakan menambah penghasilan. Jualan baju, jualan kaus silakan," ucap Jokowi.

"Kalau ibu-ibu semua sudah berusaha misalnya menggunakan modal dulu Rp 500.000 dulu dari PKH berhasil. Kalau modal kurang bisa ke KUR nanti akan saya dampingi dengan kelompok pembiayaan Mekaar dan UMi (Ultra Mikro)," kata Jokowi lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.