100 Hari Jokowi-Ma'ruf, PKS Sebut Pelemahan KPK Lewat Revisi UU Kian Terasa

Kompas.com - 28/01/2020, 17:59 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menginjak 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2019.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, arah kerja Jokowi-Ma'ruf mulai terlihat. Namun, ia menilai, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian terasa melalui revisi Undang-Undang tentang KPK.

"Kasus Harun Masiku menjadi contoh, betapa KPK mendapat perlawanan sengit termasuk prosedur tentang izin penyadapan dan penggeledahan," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Dinilai Tak Ada Tanda Positif

Mardani juga menyinggung tuntutan masyarakat agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap revisi UU KPK.

Menurut dia, desakan penerbitan Perppu terhadap revisi UU KPK juga seakan menghilang.

"Padahal, semua sepakat hingga saat ini korupsi adalah kejahatan extra-ordinary. Janji penerbitan Perppu hilang tanpa bekas. Arah dan roadmap pemberantasan korupsi mulai hilang gregetnya," ujarnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Gebrakan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Kemudian terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, menurut Mardani bisa menjadi tidak efektif, jika pemerintah menghapus banyak UU dan menyatukannya dalam UU Ombinus Law.

Ia merasa khawatir, RUU Ombinus Law akan mengakibatkan kekosongan hukum sehingga melemahkan budaya penegakkan hukum.

"Kami berpendapat Omnibus Law hanya mengumpulkan beberapa pasal yang bermasalah atau berpotensi tumpang tindih dengan tetap memberlakukan UU induknya," ucapnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Omnibus Law, Didukung Pengusaha Ditolak Buruh

Lebih lanjut, terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM Trisakti dan Semanggi I dan II, Mardani menilai, pemerintah belum sepenuhnya hadir bagi masyarakat.

Akibatnya, kata dia, penuntasan kasus HAM semakin tidak jelas.

"Memimpin negeri tidak bisa cuma dengan kerja-keras, justru bekerja keras tanpa arah dan kebijakan yang benar berbahaya untuk masa depan negeri. The leader do the right things and the manager do the things right," pungkasnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X