100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gebrakan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Kompas.com - 28/01/2020, 05:44 WIB
Siswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFSiswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah menginjak 100 hari pada Senin, (27/1/2020).

Sejak dilantik 20 Oktober 2019, masyarakat menunggu gebrakan Jokowi-Ma'ruf sesuai janji kampanye di Pilpres 2019.

Tiga hari setelah dilantik, Jokowi menunjuk 34 menteri dan 4 pejabat setara menteri. Nama-nama yang mengisi kabinet membuat publik kian menanti, apa yang akan dilakukan pemerintah.

Baca juga: 8 Sikap Ini Dapat Membuat Siswa Terkena Sanksi saat Ujian Nasional

Termasuk nama Nadiem Makarim yang dipilih Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sejak dilantik 23 Oktober 2019, Nadiem langsung 'tancap gas'. Ia mengeluarkan kebijakan baru di bidang pendidikan, salah satunya penghapusan Ujian Nasional (UN).

Penghapusan UN ini masuk dalam kebijakan "Merdeka Belajar" yang digagas Nadiem.

Nadiem pertama kali menyampaikan kebijakan barunya dalam pertemuan dengan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia, Rabu (11/12/2019).

Ketika itu, Nadiem mengatakan, UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional.

Ia mengatakan, sebagai ganti UN, para siswa akan mengikuti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai syarat kelulusan di sekolah.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Baca juga: Sophia Latjuba Sebut Ujian Nasional seperti Global Warming

Setidaknya, ada tiga alasan kuat Nadiem dan Kemendikbud untuk mengganti ujian nasional (UN) ke metode asesmen kompetensi.

Pertama, berdasarkan hasil survei dan diskusi Kemendikbud dengan berbagai orang tua, siswa guru dan kepala sekolah, materi ujian nasional terlalu padat sehingga para peserta didik cenderung fokus menghafal materi.

"Fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi saja bukan menguji kompetensi," ujarnya.

Kedua, pelaksanaan UN kerap menjadi beban yang bisa menyebabkan stres bagi siswa, orangtua, dan guru.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X