Menurut Komisi I, Kapal Penjaga Natuna Perlu Ditambah

Kompas.com - 16/01/2020, 18:06 WIB
Kapal Coast Guard China-5202 dan Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKapal Coast Guard China-5202 dan Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI ingin melakukan pemetaan kekuatan ideal TNI dan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) dalam menjaga perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Oleh sebab itu, rombongan Komisi I menggelar kunjungan spesifik ke Natuna pada Kamis (16/1/2020).

"Dari kunjungan ini, kami berharap dapat masukan, seberapa besar kekuatan ideal yang dibutuhkan oleh TNI dan Bakamla untuk mengamankan laut Indonesia. Khususnya di Natuna dan sekitarnya," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melalui siaran pers resmi.

Baca juga: Luhut Tunggu Kajian KKP soal Perizinan Operasional Kapal Besar di Natuna

Di Natuna, Komisi I mendalami jumlah personel, teknologi radar dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dikerahkan TNI dalam menjaga NKRI.

Tujuannya untuk memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan TNI serta Bakamla di wilayah perairan Indonesia yang sering dimasuki oleh kapal asing.

Sejauh ini, Meutya berpendapat, pemerintah perlu menambah armada kapal yang khusus untuk menjaga perairan Natuna.

Sebab, perairan Natuna, khususnya di sebelah utara, kerap bersinggungan dengan negara lain. Tak hanya Tiongkok, namun juga Malaysia dan Filipina.

Meutya menambahkan, kunjungan Komisi I ke Natuna sekaligus ingin memastikan perairan Natuna itu bersih dari kapal nelayan asing.

Baca juga: Natuna, Menteri Inggris dan Pandangan Ahli Geopolitik Jepang...

"Poinnya adalah DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah siaga bekerja menjaga wilayah perairan Indonesia," ujar Meutya.

"Di samping itu, kami ke sini juga untuk memastikan kapal nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu sudah meninggalkan ZEE Indonesia," lanjut dia.

Meutya menegaskan, Komisi I sekaligus mendukung instruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di perairan Natuna terus digiatkan.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X