Salin Artikel

Menurut Komisi I, Kapal Penjaga Natuna Perlu Ditambah

Oleh sebab itu, rombongan Komisi I menggelar kunjungan spesifik ke Natuna pada Kamis (16/1/2020).

"Dari kunjungan ini, kami berharap dapat masukan, seberapa besar kekuatan ideal yang dibutuhkan oleh TNI dan Bakamla untuk mengamankan laut Indonesia. Khususnya di Natuna dan sekitarnya," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melalui siaran pers resmi.

Di Natuna, Komisi I mendalami jumlah personel, teknologi radar dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dikerahkan TNI dalam menjaga NKRI.

Tujuannya untuk memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan TNI serta Bakamla di wilayah perairan Indonesia yang sering dimasuki oleh kapal asing.

Sejauh ini, Meutya berpendapat, pemerintah perlu menambah armada kapal yang khusus untuk menjaga perairan Natuna.

Sebab, perairan Natuna, khususnya di sebelah utara, kerap bersinggungan dengan negara lain. Tak hanya Tiongkok, namun juga Malaysia dan Filipina.

Meutya menambahkan, kunjungan Komisi I ke Natuna sekaligus ingin memastikan perairan Natuna itu bersih dari kapal nelayan asing.

"Poinnya adalah DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah siaga bekerja menjaga wilayah perairan Indonesia," ujar Meutya.

"Di samping itu, kami ke sini juga untuk memastikan kapal nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu sudah meninggalkan ZEE Indonesia," lanjut dia.

Meutya menegaskan, Komisi I sekaligus mendukung instruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di perairan Natuna terus digiatkan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/18061161/menurut-komisi-i-kapal-penjaga-natuna-perlu-ditambah

Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke