Tim Hukum PDI-P Sebut Ada Oknum KPK Bocorkan Keterangan soal Penggeledahan DPP

Kompas.com - 16/01/2020, 16:27 WIB
Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengisi daftar tamu di Gedung ACLC KPK saat hendak bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengisi daftar tamu di Gedung ACLC KPK saat hendak bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengungkapkan, ada oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang ingin membocorkan hal-hal yang salah soal penggeledahan kantor partai tersebut.

"Ada bocoran dari oknum, yang sesungguhnya KPK itu banyak orang baik. Komisionernya orang baik, Dewas-nya baik, tapi ada beberapa orang yang ingin membocorkan hal-hal yang salah," ujar Wayan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Sehingga kami terpukul kalau PDI Perjuangan dianggap membangkang, melawan petugas penggeledahan," tuturnya.

Wayan menegaskan, penyidik KPK saat itu tidak membawa surat penggeledahan.

Baca juga: Selain KPU, Tim Hukum PDI-P akan Datangi KPK hingga Dewan Pers

Karena itu, PDI-P tidak mau dianggap secara sepihak menghalangi penggeledahan.

Lebih lanjut, Wayan juga menyinggung perihal pengungkapan informasi soal Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang melarikan diri ke Kampus PTIK, Kebayoran Baru.

Informasi itu lantas dilanjutkan informasi lain Bahwa Hasto sempat disusul oleh tersangka suap, Harun Masiku.

Padahal, kata dia, Harun sudah melarikan diri ke Singapura.

"Sementara pada saat yang sama Komisioner (KPK) menyatakan yang bersangkutan (Hasto) tidak terlibat, tapi kan terlanjur viral. Padahal kali ini kita mendengar enggak ada yang ingin mengejar orang-orang tertentu yang disebut itu," kata Wayan.

Terkait dengan keberadaan oknum tersebut, Wayan meminta agar ada proses hukum kepada mereka.

Baca juga: Datangi KPU, Tim Hukum PDI-P Enggan Disinggung soal PAW Caleg

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Nasional
KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X