Tim Hukum PDI-P Sebut Ada Oknum KPK Bocorkan Keterangan soal Penggeledahan DPP

Kompas.com - 16/01/2020, 16:27 WIB
Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengisi daftar tamu di Gedung ACLC KPK saat hendak bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengisi daftar tamu di Gedung ACLC KPK saat hendak bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengungkapkan, ada oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang ingin membocorkan hal-hal yang salah soal penggeledahan kantor partai tersebut.

"Ada bocoran dari oknum, yang sesungguhnya KPK itu banyak orang baik. Komisionernya orang baik, Dewas-nya baik, tapi ada beberapa orang yang ingin membocorkan hal-hal yang salah," ujar Wayan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Sehingga kami terpukul kalau PDI Perjuangan dianggap membangkang, melawan petugas penggeledahan," tuturnya.

Wayan menegaskan, penyidik KPK saat itu tidak membawa surat penggeledahan.

Baca juga: Selain KPU, Tim Hukum PDI-P akan Datangi KPK hingga Dewan Pers

Karena itu, PDI-P tidak mau dianggap secara sepihak menghalangi penggeledahan.

Lebih lanjut, Wayan juga menyinggung perihal pengungkapan informasi soal Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang melarikan diri ke Kampus PTIK, Kebayoran Baru.

Informasi itu lantas dilanjutkan informasi lain Bahwa Hasto sempat disusul oleh tersangka suap, Harun Masiku.

Padahal, kata dia, Harun sudah melarikan diri ke Singapura.

"Sementara pada saat yang sama Komisioner (KPK) menyatakan yang bersangkutan (Hasto) tidak terlibat, tapi kan terlanjur viral. Padahal kali ini kita mendengar enggak ada yang ingin mengejar orang-orang tertentu yang disebut itu," kata Wayan.

Terkait dengan keberadaan oknum tersebut, Wayan meminta agar ada proses hukum kepada mereka.

Baca juga: Datangi KPU, Tim Hukum PDI-P Enggan Disinggung soal PAW Caleg

Pihaknya tidak ingin keberadaan oknum menjadi celah untuk membenturkan lembaga-lembaga terkait.

"Jangan KPU dibenturkan dengan PDI Perjuangan, jangan KPK dibenturkan dengan PDI Perjuangan. Karena sesungguhnya KPK baik, orangnya banyak yang baik, kita harus memperkuat," kata Wayan.

"Tapi kalau ada oknum yang bermain, ya oknum ini harus dicari. Ibarat ada sebuh gedung yang besar, bagus, bertingkat, ada dua-tiga tikus itu bisa mengganggu. Jangan gedungnya dibakar, dua-tiga tikus itu yang kita kejar," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI Perjuangan terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca juga: Ingin Geledah DPP PDI-P, KPK: Dewas Belum Kasih Izin, KPK Tak Bisa Apa-apa

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap.

Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI Perjuangan.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepasa atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Kemudian, Lili juga menampik isu adanya insiden antara tim KPK dan petugas kepolisian di Komplek PTIK yang menurutnya hanya disebabkan kesalahpahaman.

"Soal PTIK itu ternyata memang tidak diketahui oleh teman-teman (kepolisian) bahwa ada petugas KPK di sana, karena kebetulan di sana ada acara, ada pengamanan tempat, jadi bukan karena satu dua hal," kata Lili.

Baca juga: Penjelasan KPK soal Isu Sekjen PDI-P Dikejar hingga ke PTIK dan Insiden dengan Polisi

Lili sendiri tidak mengungkapkan alasan tim KPK berada di Kompleks PTIK ketika itu.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim KPK berada di sana hanya untuk melaksanakan shalat.

"Jadi di situ ada kesalahpahaman. Pada saat itu, petugas kami sedang ada di sana untuk melaksanakan salat," ujar Ali.

Ali menuturkan, kesalahpahaman berlanjut ketika tim KPK didatangi petugas kepolisian yang merasa curiga dengan keberadaan tim KPK padahal area tersebut tengah disterilkan.

Akibat kecurigaan itu, tim KPK sempat tertahan beberapa waktu sambil menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan urin.

"Petugas sempat dicegah dan kemudian dicari identitasnya, betul sampai kemudian diproses di situ ditanya-tanya seterusnya sampai kemudian seperti yang tadi disampaikan, tes urin dan lain-lain. Seolah ada orang yang ingin berbuat (kejahatan), tentunya demi pengamanan di situ," kata Ali.

Baca juga: Polri Akui Tim KPK Masuk PTIK, tetapi untuk Shalat

Ali menuturkan, kesalahpahaman berlanjut ketika tim KPK didatangi petugas kepolisian yang merasa curiga dengan keberadaan tim KPK padahal area tersebut tengah disterilkan.

Akibat kecurigaan itu, tim KPK sempat tertahan beberapa waktu sambil menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan urine.

"Petugas sempat dicegah dan kemudian dicari identitasnya, betul sampai kemudian diproses di situ ditanya-tanya seterusnya sampai kemudian seperti yang tadi disampaikan, tes urin dan lain-lain. Seolah ada orang yang ingin berbuat (kejahatan), tentunya demi pengamanan di situ," kata Ali.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X