Tim Hukum PDI-P Sebut Ada Oknum KPK Bocorkan Keterangan soal Penggeledahan DPP

Kompas.com - 16/01/2020, 16:27 WIB
Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengisi daftar tamu di Gedung ACLC KPK saat hendak bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengisi daftar tamu di Gedung ACLC KPK saat hendak bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengungkapkan, ada oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang ingin membocorkan hal-hal yang salah soal penggeledahan kantor partai tersebut.

"Ada bocoran dari oknum, yang sesungguhnya KPK itu banyak orang baik. Komisionernya orang baik, Dewas-nya baik, tapi ada beberapa orang yang ingin membocorkan hal-hal yang salah," ujar Wayan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Sehingga kami terpukul kalau PDI Perjuangan dianggap membangkang, melawan petugas penggeledahan," tuturnya.

Wayan menegaskan, penyidik KPK saat itu tidak membawa surat penggeledahan.

Baca juga: Selain KPU, Tim Hukum PDI-P akan Datangi KPK hingga Dewan Pers

Karena itu, PDI-P tidak mau dianggap secara sepihak menghalangi penggeledahan.

Lebih lanjut, Wayan juga menyinggung perihal pengungkapan informasi soal Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang melarikan diri ke Kampus PTIK, Kebayoran Baru.

Informasi itu lantas dilanjutkan informasi lain Bahwa Hasto sempat disusul oleh tersangka suap, Harun Masiku.

Padahal, kata dia, Harun sudah melarikan diri ke Singapura.

"Sementara pada saat yang sama Komisioner (KPK) menyatakan yang bersangkutan (Hasto) tidak terlibat, tapi kan terlanjur viral. Padahal kali ini kita mendengar enggak ada yang ingin mengejar orang-orang tertentu yang disebut itu," kata Wayan.

Terkait dengan keberadaan oknum tersebut, Wayan meminta agar ada proses hukum kepada mereka.

Baca juga: Datangi KPU, Tim Hukum PDI-P Enggan Disinggung soal PAW Caleg

Pihaknya tidak ingin keberadaan oknum menjadi celah untuk membenturkan lembaga-lembaga terkait.

"Jangan KPU dibenturkan dengan PDI Perjuangan, jangan KPK dibenturkan dengan PDI Perjuangan. Karena sesungguhnya KPK baik, orangnya banyak yang baik, kita harus memperkuat," kata Wayan.

"Tapi kalau ada oknum yang bermain, ya oknum ini harus dicari. Ibarat ada sebuh gedung yang besar, bagus, bertingkat, ada dua-tiga tikus itu bisa mengganggu. Jangan gedungnya dibakar, dua-tiga tikus itu yang kita kejar," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI Perjuangan terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca juga: Ingin Geledah DPP PDI-P, KPK: Dewas Belum Kasih Izin, KPK Tak Bisa Apa-apa

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap.

Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI Perjuangan.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepasa atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Kemudian, Lili juga menampik isu adanya insiden antara tim KPK dan petugas kepolisian di Komplek PTIK yang menurutnya hanya disebabkan kesalahpahaman.

"Soal PTIK itu ternyata memang tidak diketahui oleh teman-teman (kepolisian) bahwa ada petugas KPK di sana, karena kebetulan di sana ada acara, ada pengamanan tempat, jadi bukan karena satu dua hal," kata Lili.

Baca juga: Penjelasan KPK soal Isu Sekjen PDI-P Dikejar hingga ke PTIK dan Insiden dengan Polisi

Lili sendiri tidak mengungkapkan alasan tim KPK berada di Kompleks PTIK ketika itu.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim KPK berada di sana hanya untuk melaksanakan shalat.

"Jadi di situ ada kesalahpahaman. Pada saat itu, petugas kami sedang ada di sana untuk melaksanakan salat," ujar Ali.

Ali menuturkan, kesalahpahaman berlanjut ketika tim KPK didatangi petugas kepolisian yang merasa curiga dengan keberadaan tim KPK padahal area tersebut tengah disterilkan.

Akibat kecurigaan itu, tim KPK sempat tertahan beberapa waktu sambil menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan urin.

"Petugas sempat dicegah dan kemudian dicari identitasnya, betul sampai kemudian diproses di situ ditanya-tanya seterusnya sampai kemudian seperti yang tadi disampaikan, tes urin dan lain-lain. Seolah ada orang yang ingin berbuat (kejahatan), tentunya demi pengamanan di situ," kata Ali.

Baca juga: Polri Akui Tim KPK Masuk PTIK, tetapi untuk Shalat

Ali menuturkan, kesalahpahaman berlanjut ketika tim KPK didatangi petugas kepolisian yang merasa curiga dengan keberadaan tim KPK padahal area tersebut tengah disterilkan.

Akibat kecurigaan itu, tim KPK sempat tertahan beberapa waktu sambil menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan urine.

"Petugas sempat dicegah dan kemudian dicari identitasnya, betul sampai kemudian diproses di situ ditanya-tanya seterusnya sampai kemudian seperti yang tadi disampaikan, tes urin dan lain-lain. Seolah ada orang yang ingin berbuat (kejahatan), tentunya demi pengamanan di situ," kata Ali.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

Nasional
RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Nasional
Anggota Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 75 Persen

Anggota Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 75 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X