Selain KPU, Tim Hukum PDI-P akan Datangi KPK hingga Dewan Pers

Kompas.com - 16/01/2020, 14:46 WIB
Anggota Tim Hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Anggota Tim Hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, Kompas.com - Tim hukum PDI Perjuangan berencana mendatangi Dewan Pengawas KPK dan Dewan Pers untuk menjelaskan proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif dari partainya.

Hal itu disampaikan Anggota tim hukum PDI-P I Wayan Sudirta usai menggelar audiensi dengan KPU pada Kamis (16/1/2020).

"Pertama jangan ada pikiran kami hanya datang ke KPU. Kami akan mendatangi berbagai instansi lain yang terkait. Karena PDI Perjuangan sedang mendapat pukulan keras tapi tanpa data," ujar Wayan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ketua KPU Bantah Pernah Hubungi Harun Masiku dan PDI-P

"Kami akan menjelaskan ke Badan Pengawas (Dewas) KPK insya Allah pukul 14.00 WIB, hari ini. Juga besok kami akan melakukan hal yang sama, ke Bawaslu, ke Dewan Pers dan ke tempat lain yang berkaitan dengan adanya persoalan ini, " lanjut dia.

Menurut Wayan, hal yang akan dijelaskan kepada sejumlah pihak tersebut adalah bahwa PDI-P sudah taat kepada aturan hukum selama meminta proses PAW caleg Dapil Sumatera Selatan I.

"Enggak ada hal lain, enggak ada menyuruh hal lain dan enggak ada pelanggaran lain. Jadi itu semua tidak benar. Jangan sampai terus kami dianggap berbuat enggak benar," tegas Wayan.

Selain itu, tim hukum juga akan memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut bahwa PDI-P melawan proses penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

Baca juga: PDI-P Persoalkan Sprinlidik yang Libatkan Harun Masiku di Kasus Wahyu Setiawan

Terkait hal ini, Wayan menyebut, ada oknum di KPK yang ingin membocorkan informasi yang salah.

"KPK itu banyak orang baik, komisionernya orang baik, dewas-nya baik. Tapi ada beberapa orang yang ingin membocorkan hal-hal yang salah sehingga kami terpukul bahwa kalau PDI Perjuangan dianggap membangkang, melawan petugas penggeledahan," uajr Wayan.

"Karena itu, kami harus berkomunikasi dengan berbagai instansi antara lain KPU, Dewas KPK, Bawaslu dan seterusnya. Kami akan menginformasikan, supaya ada klarifikasi di masyarakat bahwa kami tidak menghalangi penyegelan," tambah dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X