DKPP Langsung Gelar Pleno Setelah Sidang Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan

Kompas.com - 15/01/2020, 12:26 WIB
Plt Ketua DKPP Muhammad saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Ketua DKPP Muhammad saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) berencana langsung menggelar rapat pleno usai sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Plt Ketua DKPP Muhammad mengatakan, DKPP akan langsung menggelar pleno supaya bisa mengumumkan hasil putusan sidang hari ini pada Kamis (16/1/2020) besok.

"Kami bertiga dengan anggota DKPP lainnya merencanakan sidang hari ini. Sore atau malam hari ini pleno. Insya Allah besok kita akan bacakan putusannya," kata Muhammad di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Sidang Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan Digelar Tertutup di Gedung KPK

Muhammad menuturkan, pleno digelar karena putusan DKPP bersifat kolektif kolegial. Ia menyebut putusan berupa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Wahyu akan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur DKPP.

"Akan kita nilai derajat pelanggarannya seperti apa, ringan, sedang, berat. Kalau berat tentu akan diberhentikan sesuai UU 7 2017 peraturan DKPP," ujar Muhammad.

Adapun terkait sidang yang rencananya digelar pada Rabu ini, Muhammad memastikan DKPP hanya akan mendalami dugaan pelanggaran kode etik Wahyu sebagai penyelenggara Pemilu.

"DKPP tentu tidak akan masuk ke wilayah proses-proses hukum yang lain misalnya korupsi, dugaan korupsi, dugaan pidana, itu wilayah KPK," kata Muhammad.

Baca juga: Hari Ini Disidang DKPP, Wahyu Setiawan Temui Penyidik KPK

Muhammad juga menegaskan bahwa DKPP tetap berwenang menyidang Wahyu meskipun Wahyu sudah mengajukan permohonan diri.

Menurut Muhammad, Wahyu masih berstatus sebagai Komisioner KPU karena belum ada surat pemberhentian dari presiden.

Ia melanjutkan, UU Pemilu juga menyatakan bahwa ada tiga hal yang membuat anggota KPU diberhentikan antar waktu, yaitu meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

"Diberhentikan dengan tidak hormat salah satu poinnya karena melanggar sumpah janji atau kode etik. Jadi, sekali lagi, sidang ini untuk mengawal penegakan kode etik saja," kata Muhammad.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X