Kompas.com - 15/01/2020, 12:26 WIB
Plt Ketua DKPP Muhammad saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Ketua DKPP Muhammad saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berencana langsung menggelar rapat pleno usai sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Plt Ketua DKPP Muhammad mengatakan, DKPP akan langsung menggelar pleno supaya bisa mengumumkan hasil putusan sidang hari ini pada Kamis (16/1/2020) besok.

"Kami bertiga dengan anggota DKPP lainnya merencanakan sidang hari ini. Sore atau malam hari ini pleno. Insya Allah besok kita akan bacakan putusannya," kata Muhammad di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Sidang Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan Digelar Tertutup di Gedung KPK

Muhammad menuturkan, pleno digelar karena putusan DKPP bersifat kolektif kolegial. Ia menyebut putusan berupa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Wahyu akan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur DKPP.

"Akan kita nilai derajat pelanggarannya seperti apa, ringan, sedang, berat. Kalau berat tentu akan diberhentikan sesuai UU 7 2017 peraturan DKPP," ujar Muhammad.

Adapun terkait sidang yang rencananya digelar pada Rabu ini, Muhammad memastikan DKPP hanya akan mendalami dugaan pelanggaran kode etik Wahyu sebagai penyelenggara Pemilu.

"DKPP tentu tidak akan masuk ke wilayah proses-proses hukum yang lain misalnya korupsi, dugaan korupsi, dugaan pidana, itu wilayah KPK," kata Muhammad.

Baca juga: Hari Ini Disidang DKPP, Wahyu Setiawan Temui Penyidik KPK

Muhammad juga menegaskan bahwa DKPP tetap berwenang menyidang Wahyu meskipun Wahyu sudah mengajukan permohonan diri.

Menurut Muhammad, Wahyu masih berstatus sebagai Komisioner KPU karena belum ada surat pemberhentian dari presiden.

Ia melanjutkan, UU Pemilu juga menyatakan bahwa ada tiga hal yang membuat anggota KPU diberhentikan antar waktu, yaitu meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X