Kala Jokowi, Anies, dan Ridwan Kamil Duduk Bersama Mencari “Obat” Banjir Jakarta

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia. 

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Sementara itu, Basuki menyatakan, saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat antara normalisasi dan naturalisasi.

Pada intinya, kedua kegiatan tersebut memiliki kesamaan dalam implementasinya, yakni pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki.

Ia juga mengatakan, selama ini perdebatan antara naturalisasi dan normalisasi hanya terletak pada terminologinya saja.

Namun, dalam pertemuan kemarin, akhirnya telah tercapai kesepakatan antara seluruh pihak.

Bahkan, kata dia, Anies juga setuju bila tikungan sungai harus dibeton untuk mengurangi limpasan air.

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," ujar dia. 

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR: Normalisasi Sungai Dulu, Baru Naturalisasi

Basuki menyebut program normalisasi atau naturalisasi ini tak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Angke, Sunter, hingga Mookervart.

Menurut dia, Jokowi juga meminta agar diatur kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta siapa yang mengerjakan program tersebut.

Sebab, selama ini pengerjaan dilakukan oleh pihak yang pertama kali melakukannya.

"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel. Kami komunikasi terus. Agar ada kesepakatan tanggung jawab antara Pemprov," ujar Basuki.