Kala Jokowi, Anies, dan Ridwan Kamil Duduk Bersama Mencari “Obat” Banjir Jakarta

Kompas.com - 09/01/2020, 17:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

Dua bendungan tipe dry dam itu merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Jakarta yang bertugas mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum masuk ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

"Meskipun saya tahu progresnya kira-kira mungkin sudah 47 persen, pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Tinggal sisanya ini segera diselesaikan," kata Jokowi.

Baca juga: 8 Rumah dan Satu Warga Dilaporkan Hanyut Terseret Banjir Bandang Lahat

Sementara itu, di wilayah hulu, Presiden meminta agar proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan.

Jokowi juga berharap agar Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membereskan seluruh kendala dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Seperti diketahui, kerja sama proyek normalisasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dimulai sejak era Fauzi Bowo.

Dalam kerja sama tersebut, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan di area bantaran sungai yang akan dinormalisasi.

Namun, proyek normalisasi berhenti sejak 2017 atau ketika tampuk kepemimpinan DKI Jakarta berada di bawah Anies Baswedan.

Adapun Anies beralasan ingin melaksanakan program naturalisasi untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Jakarta.

Meski demikian, Jokowi kembali menegaskan bahwa penanganan persoalan banjir di Jakarta, tak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

Penanganan itu jauh lebih baik bila ada sinergi antara DKI Jakarta dengan dua provinsi yang mengapitnya serta pemerintah pusat.

"Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten. Saya berharap semua bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota. Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya," kata dia. 

Proyek bersama 

Selepas ratas, Anies angkat bicara soal instruksi tersebut.

Anies sepakat bahwa pelaksanaan naturalisasi dan normalisasi harus dijalankan secara bersama-sama.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.