Dua bendungan tipe dry dam itu merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Jakarta yang bertugas mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum masuk ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.
"Meskipun saya tahu progresnya kira-kira mungkin sudah 47 persen, pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Tinggal sisanya ini segera diselesaikan," kata Jokowi.
Baca juga: 8 Rumah dan Satu Warga Dilaporkan Hanyut Terseret Banjir Bandang Lahat
Sementara itu, di wilayah hulu, Presiden meminta agar proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan.
Jokowi juga berharap agar Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membereskan seluruh kendala dalam pelaksanaan proyek tersebut.
"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Seperti diketahui, kerja sama proyek normalisasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dimulai sejak era Fauzi Bowo.
Dalam kerja sama tersebut, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan di area bantaran sungai yang akan dinormalisasi.
Namun, proyek normalisasi berhenti sejak 2017 atau ketika tampuk kepemimpinan DKI Jakarta berada di bawah Anies Baswedan.
Adapun Anies beralasan ingin melaksanakan program naturalisasi untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Jakarta.
Meski demikian, Jokowi kembali menegaskan bahwa penanganan persoalan banjir di Jakarta, tak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
Penanganan itu jauh lebih baik bila ada sinergi antara DKI Jakarta dengan dua provinsi yang mengapitnya serta pemerintah pusat.
"Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten. Saya berharap semua bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota. Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya," kata dia.
Proyek bersama
Selepas ratas, Anies angkat bicara soal instruksi tersebut.
Anies sepakat bahwa pelaksanaan naturalisasi dan normalisasi harus dijalankan secara bersama-sama.