Kala Jokowi, Anies, dan Ridwan Kamil Duduk Bersama Mencari “Obat” Banjir Jakarta

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan yang terjadi di Jabodetabek pada awal tahun 2020 merupakan yang paling ekstrem sepanjang sejarah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menyatakan, curah hujan pada awal 2020 ini merupakan yang tertinggi selama ada pencatatan curah hujan sejak 1866.

"Curah hujan ekstrem awal tahun 2020 ini merupakan salah satu kejadian hujan paling ekstrem selama ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya," kata Herizal dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jabodetabek. 

Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R Prabowo, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi turun di wilayah Jabodetabek pada periode 8-12 Januari 2020.

Sejurus dengan itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mewaspadai curah hujan yang sangat tinggi yang akan terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hingga 12 Januari 2020.

Ancaman banjir di tengah cuaca ekstrem ini pun membuat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang diikuti tiga kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Rapat juga diikuti oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo.

Mencari "obat" banjir 

Presiden pun meminta semua pihak untuk mencari "obat" agar persoalan serupa tak berulang. 

“Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir, sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Presiden saat membuka ratas, seperti dilansir dari laman BNPB.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki strategi besar dalam upaya penanganan banjir di wilayah dari hulu ke hilir yang telah dibuat sejak lama.

Namun, persoalannya, strategi besar itu urung direalisasikan lantaran kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam eksekusinya.

Di kawasan hulu, misalnya, saat ini tengah dibangun dua bendungan yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukabumi di Kabupaten Bogor.

Dua bendungan tipe dry dam itu merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Jakarta yang bertugas mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum masuk ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

"Meskipun saya tahu progresnya kira-kira mungkin sudah 47 persen, pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Tinggal sisanya ini segera diselesaikan," kata Jokowi.

Sementara itu, di wilayah hulu, Presiden meminta agar proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan.

Jokowi juga berharap agar Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membereskan seluruh kendala dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Seperti diketahui, kerja sama proyek normalisasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dimulai sejak era Fauzi Bowo.

Dalam kerja sama tersebut, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan di area bantaran sungai yang akan dinormalisasi.

Namun, proyek normalisasi berhenti sejak 2017 atau ketika tampuk kepemimpinan DKI Jakarta berada di bawah Anies Baswedan.

Adapun Anies beralasan ingin melaksanakan program naturalisasi untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Jakarta.

Meski demikian, Jokowi kembali menegaskan bahwa penanganan persoalan banjir di Jakarta, tak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

Penanganan itu jauh lebih baik bila ada sinergi antara DKI Jakarta dengan dua provinsi yang mengapitnya serta pemerintah pusat.

"Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten. Saya berharap semua bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota. Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya," kata dia. 

Proyek bersama 

Selepas ratas, Anies angkat bicara soal instruksi tersebut.

Anies sepakat bahwa pelaksanaan naturalisasi dan normalisasi harus dijalankan secara bersama-sama.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia. 

Sementara itu, Basuki menyatakan, saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat antara normalisasi dan naturalisasi.

Pada intinya, kedua kegiatan tersebut memiliki kesamaan dalam implementasinya, yakni pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki.

Ia juga mengatakan, selama ini perdebatan antara naturalisasi dan normalisasi hanya terletak pada terminologinya saja.

Namun, dalam pertemuan kemarin, akhirnya telah tercapai kesepakatan antara seluruh pihak.

Bahkan, kata dia, Anies juga setuju bila tikungan sungai harus dibeton untuk mengurangi limpasan air.

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," ujar dia. 

Basuki menyebut program normalisasi atau naturalisasi ini tak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Angke, Sunter, hingga Mookervart.

Menurut dia, Jokowi juga meminta agar diatur kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta siapa yang mengerjakan program tersebut.

Sebab, selama ini pengerjaan dilakukan oleh pihak yang pertama kali melakukannya.

"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel. Kami komunikasi terus. Agar ada kesepakatan tanggung jawab antara Pemprov," ujar Basuki.