Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Jokowi, Anies, dan Ridwan Kamil Duduk Bersama Mencari “Obat” Banjir Jakarta

Kompas.com - 09/01/2020, 17:04 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingginya curah hujan disinyalir menjadi penyebab banjir di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada 1 Januari 2020.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan yang terjadi di Jabodetabek pada awal tahun 2020 merupakan yang paling ekstrem sepanjang sejarah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menyatakan, curah hujan pada awal 2020 ini merupakan yang tertinggi selama ada pencatatan curah hujan sejak 1866.

"Curah hujan ekstrem awal tahun 2020 ini merupakan salah satu kejadian hujan paling ekstrem selama ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya," kata Herizal dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Angin Monsun Asia Picu Hujan Lebat di Sulawesi Selatan, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jabodetabek. 

Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R Prabowo, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi turun di wilayah Jabodetabek pada periode 8-12 Januari 2020.

Sejurus dengan itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mewaspadai curah hujan yang sangat tinggi yang akan terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hingga 12 Januari 2020.

Ancaman banjir di tengah cuaca ekstrem ini pun membuat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang diikuti tiga kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Rapat juga diikuti oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo.

Mencari "obat" banjir 

Presiden pun meminta semua pihak untuk mencari "obat" agar persoalan serupa tak berulang. 

“Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir, sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Presiden saat membuka ratas, seperti dilansir dari laman BNPB.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki strategi besar dalam upaya penanganan banjir di wilayah dari hulu ke hilir yang telah dibuat sejak lama.

Namun, persoalannya, strategi besar itu urung direalisasikan lantaran kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam eksekusinya.

Di kawasan hulu, misalnya, saat ini tengah dibangun dua bendungan yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukabumi di Kabupaten Bogor.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com