Soal Uighur, Moeldoko Sebut RI Tak Intervensi Urusan Dalam Negeri China

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China, termasuk masalah muslim Uighur di Xinjiang.

Moeldoko menyebut, masing-masing negera memilih cara dalam mengatur urusan dalam negeri.

"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Terkait Muslim Uighur, Pemerintah Terus Upayakan Diplomasi Lunak

Moeldoko menegaskan, pemerintah RI tak akan masuk ke dalam urusan negara manapun, termasuk China.

Menurut dia, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," kata dia.

Sebelumnya, Moeldoko sempat menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di pada Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Wapres Bantah Ormas Islam Indonesia Disuap Pemerintah China Terkait Muslim Uighur

Kepada Moeldoko, Xiao Qian menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar.

Xiao Qian mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China.

"Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur," kata Xiao Qian seperti dikutip dari siaran pers resmi KSP.

PBB dan sejumlah kelompok HAM memprediksi, ada satu juta orang, sebagian besar Muslim Uighur, ditahan di kamp di Xinjiang.

Sebuah dokumen yang dirilis pada November lalu sempat mengungkapkan bagaimana penanganan yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas itu.