KPK Akan Selaraskan Pemberantasan Korupsi dengan Program Pemerintah

Kompas.com - 17/12/2019, 17:16 WIB
Kompas TV

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para jajarannya untuk belajar dari negara lain dalam pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tidak ingin ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi ibu kota yang sepi dan mahal saat sudah selesai dibangun.

"Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Jokowi pun mengingatkan agar perpindahan ibu kota yang dilakukan ini jangan dilihat sebagai sekadar perpindahan kantor pemerintah. Hal ini karena Jokowi ingin pemindahan ibu kota menciptakan transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek.

"Mulai dari pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga perpindahan basis ekonomi. Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah, sistemnya sudah ter-instal dengan baik," kata dia 

#IbuKotaBaru #Jokowi #Kaltim

Alex juga menegaskan, KPK tetap melanjutkan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan dalam delapan fokus kegiatan dengan berbagai pemerintah daerah.

Delapan hal yang dimaksud, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen Dana Desa, optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), dan manajemen aset daerah.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Gelar 87 OTT dan Jerat 327 Tersangka

"Kita kan banyak sekali melakukan tangkap tangan atau menindak kepala daerah, itu tetap akan kita lakukan dengan delapan program pencegahan yang saat ini sudah berjalan, dan itu kita sinkronisasi dengan Stranas Pencegahan Korupsi," ujar dia.

Di sisi lain, Alex mengaku ke depannya KPK akan menggiatkan iklan layanan masyarakat. Menurut dia, pada periode 2016-2019 ini, KPK sangat jarang membuat iklan layanan masyarakat.

"Sangat jarang sekali saya lihat iklan KPK di TV atau iklan KPK di media, yang saya sering lihat hanya berita-berita penindakan. Mungkin ini ke depan saya dan pimpinan yang lain akan mendorong iklan layanan masyarakat," kata dia.

Hal itu untuk mengingatkan masyarakat soal bahaya korupsi dan mendorong mereka terlibat secara aktif mengawasi tata kelola di pemerintahan setempat dari lingkungan terdekat.

Baca juga: Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Tak SP3 Kasus yang Belum Tuntas

"Ke depan, hal seperti itu kita upayakan supaya bisa dilakukan pencegahan sejak dini, sebelum kita melaksanakan penindakan," ujar dia.

Meski demikian, Alex belum bisa bicara secara rinci soal rencana KPK selama empat tahun ke depan. Sebab, pimpinan saat ini masih berkoordinasi dengan pimpinan baru untuk sinkronisasi kinerja ke depannya.

"Sedang kita bicarakan. Mungkin bulan Januari kita akan ketemu dengan seluruh pejabat struktural, kita bicarakan strategi spesifik empat tahun ke depan seperti apa," kata dia.

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X