Selama 4 Tahun, KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Sebesar Rp 29 Triliun

Kompas.com - 17/12/2019, 13:19 WIB
Konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, selama tahun 2016 sampai 2019, KPK berhasil mendorong optimalisasi pendapatan daerah sebesar Rp 29 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Alex dalam konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

"Total optimalisasi pendapatan daerah dari hasil koordinasi dan supervisi pencegahan selama 4 tahun adalah Rp 29 trilliun," kata Alex dalam paparannya.

Alex menuturkan, KPK melakukan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota.

Baca juga: Lewat Fungsi Monitoring, KPK Cegah Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp 63,8 Triliun

Menurut Alex, ada 8 fokus kegiatan pencegahan korupsi yang terus didampingi oleh KPK.

Yakni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen Dana Desa, optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), manajemen aset daerah.

KPK, kata Alex, mendorong dan mengawal Pemda menagih pembayaran piutang pajak daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Optimalisasi pendapatan daerah ini menghasilkan penagihan piutang daerah sebesar Rp 18,8 triliun. Optimalisasi pendapatan daerah juga dilakukan dengan pemasangan alat rekam pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir sebanyak 9.109 alat, berhasil meningkatkan 12,9 persen pendapatan daerah atau setara dengan Rp 930 miliar," ujar Alexander.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Gelar 87 OTT dan Jerat 327 Tersangka

KPK juga mengawal penyelesaian sengketa aset daerah dari konflik kepemilikan aset milik pemda dengan pihak swasta.

Upaya itu berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 4,8 triliun

"KPK juga mendorong Pemda untuk menagih pengembang menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti jalan, taman, irigasi, pasar, RSUD, kepada pemda setempat. Sebanyak 826 dari 2051 aset yang sudah diselesaikan bernilai Rp 4,4 triliun," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X