Pegawai KPK Mundur Tak Mau Jadi ASN, Tjahjo: Bebas Saja, Itu Hak Mereka

Kompas.com - 12/12/2019, 16:31 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan adanya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mundur karena status aparatur sipil negara ( ASN).

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi mundurnya pegawai KPK karena tak ingin berstatus sebagai ASN.

"Orang bebas, mau jadi ASN mau enggak. Mau jadi wartawan. Mau bebas, mau mundur bebas aja. Mau jadi menteri bebas, diminta jadi menteri ya bebas, itu hak asasi," kata Tjahjo di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (12/12/2019).

Baca juga: Tjahjo Sebut Pegawai KPK Langsung Berstatus ASN Begitu Pimpinan Baru Dilantik

Tjahjo menyatakan seluruh pegawai KPK akan berstatus sebagai ASN begitu pimpinan baru dilantik.

"Semualah, langsung. Masa nyicil. Enggak ada," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Menunggu ditetapkan ada proses dengan undang-undang pelantikan pimpinan baru yang sudah aturan baru," lanjut dia.

Tjahjo menambahkan nantinya kinerja dan penggajian pegawai KPK akan mengacu pada Undang-undang ASN.

Baca juga: Tiga Pegawai KPK Mundur karena Tolak Jadi ASN, Penasihat KPK: Risiko UU yang Buruk

Meski demikian, nantinya aturan kinerja ASN di masing-masing lembaga akan disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing.

"Kan mereka punya masing-masing lembaga beda. Antara KPK dan Ombudsman aja beda, KPK (pegawainya) ASN, Ombudsman tidak," lanjut dia.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Tiga Pegawai KPK Mundur karena Status ASN, Alexander Marwata Sebut Tiap Bulan Tanda Tangani Pengunduran Diri

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X