Kompas.com - 27/11/2019, 17:01 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif saat akan rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif saat akan rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mengeluhkan perubahan status kepegawaian pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketentuan mengenai perubahan status kepegawaian ini tercantum dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang mengatur bahwa pengalihan status menjadi ASN dilakukan dalam jangka waktu dua tahun.

Baca juga: Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera meski Jadi ASN

"Khusus untuk status kepegawaian ini terus terang ini banyak dikeluhkan," ujar Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Menurut Laode, ada pihak-pihak yang khawatir perubahan status kepegawaian itu akan mengurangi independensi pegawai KPK.

Sementara, KPK juga harus menaati standar independensi sebuah lembaga antikorupsi yang diatur dalam konvensi PBB tentang Anticorruption Agency.

Selain itu ada pula Jakarta Principal on The Independency of Anticorruption Agency.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Laode mengatakan, dalam kedua konvensi tersebut menyatakan, salah satu ciri yang baik dari lembaga antikorupsi adalah independensi dari seluruh pegawainya.

Baca juga: Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen meski Jadi ASN

"Sekarang ada penyesuaian bahwa pegawai KPK akan dialihkan dalan waktu dua tahun jadi ASN. KPK berharap pengalihan status ini tidak akan mengurangi independensi KPK," kata Laode.

Laode pun berharap peraturan pemerintah yang akan mengatur alih status pegawai KPK nantinya tidak akan melanggar prinsip-prinsip dasar independensi.

"Jadi kami sangat berharap ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang status kepegawaian di KPK itu. Ketika disiapkan dan dibuat oleh pemerintah tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar independensi," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.