Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harap Presiden Jokowi Pilih Orang Berintegritas Jadi Dewan Pengawas

Kompas.com - 08/12/2019, 17:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih orang-orang yang berintegritas sebagai Dewan Pengawas KPK.

Hal tersebut dibutuhkan, kata dia, karena pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa undang-undang (UU) yang baik justru dalam pelaksanaannya berjalan tidak baik.

Tidak terkecuali dalam pelaksanaan UU KPK yang baru.

"Jadi kalau kita mau seperti apa proses (penunjukkan dewan pengawas) itu berjalan, sebaiknya dipilih orang-orang yang memiliki integritas," kata Saut usai diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Politisi Gerindra Yakin Jokowi Tunjuk Anggota Dewan Pengawas KPK yang Terbaik

Menurut dia, dalam bahasa KPK, orang berintegritas yang dimaksud adalah orang yang tidak hanya pintar, jujur, tekun, tetapi juga berani.

Saut mengatakan, banyak nilai yang harus dicari terhadap seseorang yang ditantang untuk bergabung dengan KPK nantinya.

Sebab, jika merujuk pada UU KPK yang baru, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, dewan pengawas KPK untuk pertama kalinya akan ditentukan Presiden.

Dengan demikian, kata dia, Presiden diyakininya akan memiliki pertimbangan siapa saja yang akan duduk sebagai dewan pengawas KPK.

Baca juga: Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK

"Oleh sebab itu kalau sudah given, itu tidak bisa diubah, ya sebaiknya UU yang tidak baik pun kalau orang-orangnya baik, itu pasti kan jadi baik semuanya," kata dia.

"Jadi ini masih analisis dan warning buat kita pemberantasan korupsi seperti apa," kata dia.

Saut juga berharap agar orang-orang yang terpilih sebagai dewan pengawas nanti memiliki latar belakang hukum yang kuat.

Baca juga: Jokowi: Dewan Pengawas KPK Masih Digodok di Tim Internal

Kendati begitu, dalam UU KPK yang baru, kata dia, dalam beberapa hal, latar belakang hukum ekonomi dibutuhkan.

"Jadi pilihan-pilihan itu bisa datang dari banyak orang, tapi yang utama adalah integritas. Yang sulit dari integritas ini adalah orang bisa berubah, integritas dan track record bisa berubah juga," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi akan segera memilih Dewan Pengawas KPK pada Desember ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com