Politisi Gerindra Yakin Jokowi Tunjuk Anggota Dewan Pengawas KPK yang Terbaik

Kompas.com - 07/12/2019, 10:33 WIB
Politisi Partai Gerindra Habiburokhman hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Politisi Partai Gerindra Habiburokhman hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbaik.

"Ya kami percaya Pak Jokowi akan menujuk orang-orang terbaik untuk menjadi dewan pengawas," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Dia menilai, dalam penunjukan tersebut Jokowi memiliki kepentingan supaya lembaga antirasuah tersebut dapat berjalan baik.

Apalagi, Jokowi harus dapat mencapai target yang dicanangkan sejak awal periode keduanya.

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa penunjukan Dewan Pengawas KPK untuk kali pertama pada dasarnya merupakan hak prerogatif Jokowi.

Baca juga: Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK

Komisi III, kata Habiburokhman, tidak dapat mendesak Jokowi untuk menentukan anggota Dewan Pengawas KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau komunikasi secara resmi mungkin saja ada (dengan Komisi III), tetapi itu hak prerogatif Pak Jokowi, kalau di undang-undang begitu," kata dia.

Ketika ditanya apakah ada keinginan DPR agar Jokowi menempatkan para aktivis antikorupsi dalam dewan pengawas, dia percaya bahwa Jokowi bisa memilih orang-orang terbaik.

"Tentu kita ingin (ada aktivis antikorupsi) dan pasti Pak Jokowi menujuk orang yang paling keren, paling top untuk menjadi dewan pengawas itu," ucap juru bicara Partai Gerindra ini.

Baca juga: Jokowi: Dewan Pengawas KPK Masih Digodok di Tim Internal

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa nama-nama yang akan ia pilih sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK masih dalam penggodokan.

"Nanti masih bulan Desember (pelantikannya), masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah (diputuskan) kami sampaikan," kata Jokowi kepada wartawan usai pembukaan "Konstruksi Indonesia 2019" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan Pengawas KPK bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.