Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 19/11/2019, 18:17 WIB
Sidang uji materil dan formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/11/201). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang uji materil dan formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/11/201).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Agus Haryadi, memberikan keterangan dalam sidang uji materil dan formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) 19 Tahun 2019 hasil revisi.

Agus mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Presiden Joko Widodo dari unsur pemerintah.

Dalam keterangannya, Agus menyampaikan alasan pemerintah dan DPR membentuk dewan pengawas KPK.

Ia menyebut bahwa sebelum UU KPK direvisi, KPK merupakan lembaga independen yang tak terbatas kewenangannya. Hal ini, kata dia, sangat bertentangan dengan hukum.

Baca juga: MK Minta DPR dan Pemerintah Serahkan Rekaman Rapat Pembahasan Revisi UU KPK

"Kedudukan KPK sebelum revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai lembaga independen tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif sangat bertentangan dengan asas trias politica sebagai sumber hukum negara di negara Republik Indonesia," kata Agus di hadapan majelis hakim di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Agus mengatakan, secara ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia.

Sebagaimana bunyi UUD 1945, sudah seharusnya bahwa lembaga-lembaga negara memiliki sistem check and balances sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka.

Sistem check and balances, kata Agus, bertujuan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.

Baca juga: MK Gelar Sidang Uji Materi UU KPK, Arteria Dahlan Jadi Saksi

"Munculnya revisi UU KPK dengan memunculkan adanya dewan pengawas, pemerintah dapat mendekatkan dengan norma tersebut telah sesuai berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia dalam model check and balances yang bertujuan satu sebagai kontrol tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sebagai institusi pelaskana," ujar Agus.

Agus melanjutkan, dewan pengawas juga sebagai bentuk upaya pemerintah menghindari ketidakepercayaan masyarakat. Sekaligus, menciptakan sistem transpransi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Nasional
UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

Nasional
Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Nasional
Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Nasional
UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

Nasional
Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X