Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar telah selesai menyelenggarakan Musywarah Nasional (Munas).

Munas yang digelar selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (3-5/12/2019) itu, menetapkan dan melantik Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar untuk kedua kalinya.

Airlangga ditetapkan secara aklamasi karena 558 kader Golkar pemilik suara menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Selain ketua umum, Munas juga menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.

Baca juga: Pilih Ketum secara Aklamasi, Golkar Dinilai Takut Kembali Terjebak Dualisme

Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar, Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Muhammad Hatta sebagai Ketua Dewan Etik.

Meski begitu, Munas Golkar tidak serta-merta menetapkan struktur kepengurusan.

Punya waktu 60 hari

Struktur kepengurusan Golkar yang baru akan disahkan dalam kurun waktu maksimal 60 hari setelah penutupan Munas Golkar.

Adapun Munas ditutup pada Kamis (5/12/2019). Artinya, struktur kepengurusan paling lambat disahkan pada awal Febuari mendatang.

"Maksimal 60 hari harus ada pengukuhan setelah penutupan Munas," kata Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Munas Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Tutup Munas Golkar, Wapres Minta Bamsoet dan Airlangga Terus Bersatu

Sementara itu, meski punya waktu 60 hari, Airlangga mengaku akan menyelesaikan struktur kepengurusan dalam waktu 45 hari.

"Saya diberi waktu 60 hari, tetapi saya akan berjanji saya akan kerjakan maksimal 45 hari," kata Airlangga.

Tidak sendiri

Meskipun dipercaya sebagai formatur tunggal dalam menyusun struktur kepengurusan partai, Airlangga Hartarto tidak sendiri.

Ia akan dibantu tiga perwakilan DPD dan unsur organisasi masyarakat (Ormas) dalam merancang kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

"(Tiga DPD dan Ormas) yang sifatnya membantu berdasarkan anggaran rumah tangga, sifatnya membantu," ujar pimpinan sidang Munas Golkar ke-10, Azis Syamsuddin di Hotel Ritz-Carlton, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Semula Dikira Munas Golkar Panas, Ternyata...

Adapun mereka yang membantu Airlangga adalah Ahmad Doli Kurnia dari wilayah barat, Zainudin Amalai dari wilayah tengah, Melki Laka Lena dari wilayah timur, dan Ilham Permana dari ormas Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPG).

Azis mengatakan, peran para pembantu formatur itu sifatnya bekerja ketika dibutuhkan ketua umum.

Sebaliknya, jika dalam perjalanannya ternyata Airlangga mampu menakhodai formatur tunggal, otomatis mereka tidak diperlukan.

"Bila dibutuhkan oleh ketua umum, bisa diperbantukan. Tapi kalau nanti ketua umum bisa dan mampu sendiri, tidak perlu pembantu," katanya

Ditagih kubu Bamsoet

Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menyisakan cerita tersendiri bagi para pendukung Bambang Soesatyo.

Baca juga: Airlangga Intruksikan Kader Golkar di Parlemen Dukung Regulasi Pro-Investasi

Loyalis Bambang, Ahmadi Noor Supit, mengklaim, pihaknya dijanjikan kursi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hingga saat ini, kubu pro Bamsoet masih menanti Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk merealisasikan janji itu.

"Iya lah (dijanjikan). Kita tunggu saja. Kan sudah disampaikan juga pada saat pidato pembukaan ada rekonsiliasi. Tinggal realisasi saja apa benar, apa enggak," kata Supit kepada wartawan, Kamis (5/12/2019)

Supit mengatakan, janji tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi antara kubu pro Bamsoet dengan kubu pro Airlangga.

Baca juga: 13 Progam Golkar: Digitalisasi Partai hingga Pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru

Rekonsiliasi ini adalah konsekuensi dari mundurnya Bamsoet dari bursa bursa pencalonan ketua umum Golkar, sesaat sebelum Munas digelar.

Supit mengatakan, rekonsiliasi dinyatakan tercapai hanya jika pengurus partai yang ditetapkan tidak hanya mengakomodir kader pro Airlangga, tetapi juga pro Bamsoet.

"Cerminan rekonsiliasi itu harus kelihatan dari nanti konfigurasi pengurus yang akan nanti diputuskan," ujarnya.

Namun demikian, hingga hari ketiga Munas berlangsung, Supit mengaku, pihaknya belum diajak berganung dalam struktur kepengurusan DPP oleh kubu Airlangga.

"Diajak saja belum," katanya.

Tidak ada kubu

Saat ditanya mengenai ada tidaknya kader Golkar pro Bambang Soesatyo yang diakomodir dalam struktur kepengurusan Golkar, Airlangga Hartarto tak menjawab dengan tegas.

Baca juga: Struktur Kepengurusan Golkar Disahkan Paling Lambat Februari 2020

Ia justru menyebut, tidak ada lagi kubu-kubu di dalam tubuh partainya, baik kubu Airlangga Hartarto maupun kubu Bambang Soesatyo.

"Sesudah Munas bahkan sebelum (Munas) dimulai tidak ada pendukung Bamsoet (Bambang Soesatyo), tidak ada pendukung Airlangga," kata Airlangga saat ditemui di Munas Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis.

Airlangga mengklaim, partainya telah bersatu untuk memajukan Indonesia.

"Yang ada seutuhnya pendukung Golkar menuju Indonesia Maju," ujarnya.

Saat dikonfirmasi kembali mengenai kemungkinan diakomodirnya pendukung Bambang dalam struktur kepengurusan partai, Airlangga lagi-lagi tak menjawab dengan pasti.

Ia hanya menyebut bahwa hingga kini struktur kepengurusan masih dibentuk, dan akan disahkan selambat-lambatnya 60 hari setelah penutupan Munas.

"Pengurus ini adalah pengurus baru. (Pengurus masa jabatan) 2017-2019 sudah demisioner. Tentu akan disusun pengurus baru," kata dia.