JAKARTA, KOMPAS.com - Struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 tengah dibentuk dalam musyawarah nasional (Munas) yang digelar Kamis (5/12/2019).
Ketua DPP Golkar demisioner Azis Syamsuddin memastikan, akan ada jabatan baru dalam struktur kepengurusan, yaitu wakil ketua umum.
Menurut Azis, jabatan tersebut telah diatur dalam AD/ART Golkar.
"Ada, memang ada (jabatan wakil ketua umum)," kata Azis dalam Munas Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis.
Baca juga: Azis Syamsuddin: Akan Ada Jabatan Wakil Ketua Umum Golkar
Sementara itu, Ketua Panitia Munas Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatakan, jabatan wakil ketua umum minimal dijabat oleh dua orang, bisa juga lebih. Jumlah itu tergantung dari kebutuhan.
Mekeng mengatakan, jabatan wakil ketua umum bukan pertama kali muncul. Sebelumnya, jabatan serupa sudah ada, hanya saja dengan nama ketua koordinator bidang.
"Itu cuma nama aja. Ketua koordinator bidang kan sama seperti wakil ketua umum," ujarnya.
Sebelum membentuk struktur kepengurusan, forum Munas Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi.
Baca juga: Kubu Bamsoet Sebut Dijanjikan Kursi Kepengurusan Golkar
Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk mengetuai Golkar periode 2019-2024.
Setelah melihat hasil tersebut, pimpinan sidang Azis Syamsuddin lantas menawarkan ke forum untuk menetapkan langsung Airlangga sebagai ketua umum terpilih.
"Sepakatkah untuk mempersingkat dan menetapkan (Airlangga) ketua umum Golkar?" kata Azis di hadapan forum Munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
"Setuju!" jawab forum lantang.
Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar resmi mengesahkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. Airlangga dipilih secara aklamasi.
Pimpinan sidang secara resmi menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. Cara aklamasi ditempuh setelah pimpinan sidang menyatakan tidak ada calon lain yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum kecuali Airlangga.
Struktur kepengurusan DPP Partai Golkar akan dibahas pada rapat nanti termasuk membahas bentuk formatur kepengurusan. Airlangga memiliki waktu 60 hari untuk menyusun komposisi pengurus DPP partai.
Dalam rapat paripurna pimpinan sidang juga menyampaikan pandangan umum mayoritas pemilik suara yang menginginkan agar Ketua Dewan Pembina tetap dijabat Aburizal Bakrie. Posisi ketua Dewan Kehormatan tetap dijabat Akbar Tandjung dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
Selain itu DPP Golkar akan mempertimbangkan memberikan posisi kehormatan kepada kedua tokoh senior Golkar yakni Wapres ke- 10 dan 12, Jusuf Kalla dan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
#KetuaUmumGolkar #MunasGolkar #AirlanggaHartarto