Rapat Perdana Kapolri dengan Komisi III: Polisi Perut Buncit hingga Ancam Copot Kapolda-Kapolres

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat pertama dengan Kapolri Idham Azis dan seluruh Kapolda di Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Rapat tersebut diawali dengan perkenalan antara Komisi III dan Kapolri. Rapat kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi III Herman Hery dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III lainnya yaitu Desmond J Mahesa, Mulfachri Harahap dan Ahmad Syahroni.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis didampingi oleh Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmonto, Kabarhakam Irjen Firli Bahuri, Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal dan seluruh Kapolda di Indonesia.

Baca juga: Rapat Perdana di DPR, Kapolri Sampaikan Perkembangan Kasus Novel Baswedan

Kemudian, Idham memaparkan hasil kinerja Kapolri lima tahun terakhir. Berikut ini fakta-fakta dalam rapat perdana Idham Azis :

1. Larangan perut buncit

Ada yang menarik dalam rapat kerja pertama Idham Azis di DPR.

Saat anggota dewan diizinkan menyampaikan masukan kepada jajaran kepolisian, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meminta Kapolri tak hanya menggeluarkan surat edaran terkait larangan hidup mewah.

Trimedya meminta Kapolri mengimbau semua anggota kepolisian untuk tidak berperut buncit.

"Lihat kapolda, kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan," ujar Trimedya.

Baca juga: Di Hadapan Kapolri, Anggota Komisi III Minta Polisi Tak Berperut Buncit

Selain itu, mantan Ketua DPP PDIP ini menyarankan agar seragam polisi dimasukkan agar terlihat rapi.

2. Alasan mutasi Kapolres Kampar

Idham kemudian mengungkap alasannya memutasi Kapolres Kampar AKBP Asep Darmawan.

Diketahui sebelumnya, Idham memutasi Asep karena mengobrol ketika Kapolri itu memberikan kata sambutan dalam acara apel.

Idham menjelaskan, Asep memiliki masalah yaitu, terlambat datang ke acara apel kepala satuan wilayah (kasatwil) dan masalah etika.

"Di situ juga terselip masalah etika, sebagai kapolres, sebagai kasatwil dia adalah teladan dan harus ditindak. Bagi saya, satu keteladanan lebih baik daripada 1.000 nasihat," kata Idham dalam rapat kerja di ruangan Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Idham berharap, kejadian itu dapat memberi pelajaran kepada Kapolres lainnya agar memberikan contoh yang baik pada anggota polisi lainnya.

3. Tangkap 74 terduga teroris

Terkait terorisme, Idham mengatakan, pascabom bunuh diri di Mapolres Medan, pihaknya berhasil mengamankan 74 orang terduga jaringan teroris di 10 wilayah.

"Yaitu Sumatera Utara 30 orang, Jabar 11 orang, Jateng 11 orang, Pekanbaru 5 orang, Banten 5 orang, Kaltim 4 orang, DKI Jakarta 3 orang, Aceh 2 orang, Jatim 2 orang, Sulsel 1 orang," kata Idham dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Idham, para pelaku terduga teroris itu merupakan kelompok dari bagian Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafisliasi pada ISIS.

4. Ancam Copot Kapolda-Kapolres

Di hadapan seluruh anggota Komisi III, Idham Azis menyampaikan komitmennya bahwa, ia tak akan mencopot Kapolda dan Kapolres jika meminta jatah proyek ke pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Kapolri Ancam Copot Kapolda-Kapolres yang Minta Jatah Proyek ke Pemda

Hal ini disampaikan Idham, menyusul imbauan dari anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan agar kapolda dan kapolres tak menyusahkan kepala daerah dengan meminta jatah proyek.

Idham mengatakan, ia tak akan ragu mencopot 10 sampai 15 Kapolda dan Kapolres, jika ketahuan meminta jatah proyek ke pemerintah daerah.

"Ini memang bukan rahasia umum, saya pernah dinas di luar wilayah ya harus kita tindak, obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 kapolres itu tidak goyang organisasi," kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Lebih lanjut, Idham mengaku, sudah memperingatkan agar Kapolda dan Kapolres untuk tidak menganggu pekerjaan pemerintah daerah.