Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 18/11/2019, 20:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengakui paham radikalisme sudah menjalar ke lingkungan pemerintahan.

Hal itu terbukti dengan penangkapan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap empat terduga teroris di Banten, Rabu (13/11/2019).

Di mana satu di antaranya merupakan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Suhardi tak membantah dengan penangkapan itu mengindikasikan paham radikalisme sudah menjalar di lingkungan BUMN.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

"Sekarang gini, jangankan BUMN, semuanya ada kok, polisi saja ada kok, soal polwan (polwan NOS yang diduga terpapar radikalisme) saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhadi usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Tapi tebal tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda," katanya.

Mantan kepala Bareskrim Polri ini menegaskan, BNPT sudah memetakan penyebaran radikalisme.

Dalam pemetaan penyebaran radikalisme, Suhardi menyebut radikalisme bisa menjangkiti siapa saja.

"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang enggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu," katanya.

"Tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan dan jati diri," tambahnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Sebelumnya, pada Rabu (13/11/2019), Tim Densus 88 Antiteror mengamankan empat orang terduga teroris di wilayah Provinsi Banten. Satu di antara yang ditangkap merupakan karyawan PT Krakatau Steel.

Corporate Secretary Krakatau Steel, Pria Utama mengatakan, karyawan yang ditangkap adalah level staf setingkat supervisor.

"Yang bersangkutan adalah karyawan level staf setingkat supervisor, bukan petinggi atau level manajemen di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," sebutnya yang dilansir dari Kontan.co.id.

Densus juga sempat memeriksa Polwan berinisial NOS yang diduga terpapar radikalisme. 

NOS ditangkap pertama kali di Bandara Juanda, Surabaya, Minggu (26/5/2019). Sebelumnya, NOS adalah polwan berpangkat bripda yang bertugas di Polda Maluku Utara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com