Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo tak sepakat dengan anggapan bahwa peningkatan investasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah belakangan ini tidak lebih penting daripada isu radikalisme.

Agus mengatakan, isu radikalisme justru harus menjadi perhatian pemerintah dan tidak kalah penting dibandingkan persoalan peningkatan investasi.

"Jadi radikalisme itu penting. Antara radikalisme, radikalisasi dan investasi itu jangan kita anggap sebagai hitam putih," ujar Agus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Dua-duanya penting untuk kita treat (perhatikan). Dua-duanya penting untuk kita tinjau," ucap Agus.

Baca juga: Gubernur Lemhanas Ingatkan Pemekaran Papua Jangan Seperti Kolonial

Pernyataan Agus tersebut berawal dari kritik yang dilontarkan oleh Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon mengkritik adanya pernyataan pemerintah yang ia anggap kontradiktif.

Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan investasi, khususnya dari luar negeri, untuk meningkatkan sektor ekonomi.

Namun, di sisi lain pemerintah juga melontarkan isu radikalisme yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Menurut Fadli, isu radikalisme yang tengah berhembus justru membuat para investor takut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Kendati demikian Agus mengatakan, permasalahan radikalisme dan investasi seharusnya dilihat secara kontekstual dan integratif.

"Jadi memang untuk hal ini tidak untuk melihatnya dalam hitam putih. Radikalisasi saja atau investasi saja. Kalau radikalisasi itu kemudian mengecilkan investasi tapi kita lihat secara kontekstual dan secara integratif," kata Agus.

Selain itu, lanjut Agus, isu radikalisme saat ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasalnya, radikalisasi di tengah masyarakat memang benar-benar terjadi dan ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

"Kita bertanya apakah kita sudah melihat dampak-dampak dari radikalisasi di lapangan secara konkret? Itu sangat membahayakan dan sangat terlihat ada usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila," tutur mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu.