Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Kompas.com - 18/11/2019, 19:19 WIB
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoGubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas) Agus Widjojo tak sepakat dengan anggapan bahwa peningkatan investasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah belakangan ini tidak lebih penting daripada isu radikalisme.

Agus mengatakan, isu radikalisme justru harus menjadi perhatian pemerintah dan tidak kalah penting dibandingkan persoalan peningkatan investasi.

"Jadi radikalisme itu penting. Antara radikalisme, radikalisasi dan investasi itu jangan kita anggap sebagai hitam putih," ujar Agus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Dua-duanya penting untuk kita treat (perhatikan). Dua-duanya penting untuk kita tinjau," ucap Agus.

Baca juga: Gubernur Lemhanas Ingatkan Pemekaran Papua Jangan Seperti Kolonial

Pernyataan Agus tersebut berawal dari kritik yang dilontarkan oleh Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon mengkritik adanya pernyataan pemerintah yang ia anggap kontradiktif.

Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan investasi, khususnya dari luar negeri, untuk meningkatkan sektor ekonomi.

Namun, di sisi lain pemerintah juga melontarkan isu radikalisme yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Menurut Fadli, isu radikalisme yang tengah berhembus justru membuat para investor takut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Kendati demikian Agus mengatakan, permasalahan radikalisme dan investasi seharusnya dilihat secara kontekstual dan integratif.

"Jadi memang untuk hal ini tidak untuk melihatnya dalam hitam putih. Radikalisasi saja atau investasi saja. Kalau radikalisasi itu kemudian mengecilkan investasi tapi kita lihat secara kontekstual dan secara integratif," kata Agus.

Selain itu, lanjut Agus, isu radikalisme saat ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasalnya, radikalisasi di tengah masyarakat memang benar-benar terjadi dan ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

"Kita bertanya apakah kita sudah melihat dampak-dampak dari radikalisasi di lapangan secara konkret? Itu sangat membahayakan dan sangat terlihat ada usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila," tutur mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Nasional
MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

Nasional
Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X