Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 16/11/2019, 07:47 WIB
Yudi Latief (paling kiri) dalam seminar yang membahas pentingnya mengatasi intoleransi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comYudi Latief (paling kiri) dalam seminar yang membahas pentingnya mengatasi intoleransi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latief, menilai, kaum terdidik rawan terpapar paham radikalisme karena lebih mudah mengenal berbagai ideologi, salah satunya eksklusifisme terhadap hal tertentu yang mendorong kecenderungan sikap intoleransi.

"Dalam hal ini kan yang paling rawan memang kaum terdidik di lingkungan perkotaan. Di mana-mana ideologi itu adalah makanan kaum terdidik sehingga sumber kerawanan memang ada di kaum terdidik," ujar Yudi dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Menurut Yudi, orang yang terdidik memiliki harapan mobilisasi secara vertikal.

Ketika harapan mobilitas vertikal dihadapkan kenyataan ekonomi yang sedang landai, lapangan kerja tidak tersedia, dan akses usaha terbatas, maka harapan mereka menjadi terbatas dan membuat frustasi. 

Akibatnya, mereka lari ke kelompok militan."Biasanya potensial mereka akan lari kepada kelompok militan sebagai sumber jaminan sosial, rasa aman dan sebagainya," ucap Yudi. 

Baca juga: Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Karena itu, menurut dia, untuk mengatasi sikap intoleransi juga diperlukan pembangunan dari segi politik ekonomi.

Yudi mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sejahtera bisa menjadi bom waktu di masa depan.

"Jumlah angka angka kaum terdidik naik, sementara lapangan kerja minim, lalu akses usaha dikuasai sebagian orang saja sehingga saya rasa pemerintah perlu memikirkan juga bagaimana memperluas sektor-sektor riil dan mengembangkan mobilitas vertikal secara lebih inklusif," ucap Yudi.

"Sebab kita juga perlu memperbaiki keadilan sosial. Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial tidak merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan makin menguat," kata dia.  

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan ada kecenderungan sikap intoleransi yang semakin menguat di kalangan anak muda terdidik.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X