JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latief, menilai, kaum terdidik rawan terpapar paham radikalisme karena lebih mudah mengenal berbagai ideologi, salah satunya eksklusifisme terhadap hal tertentu yang mendorong kecenderungan sikap intoleransi.
"Dalam hal ini kan yang paling rawan memang kaum terdidik di lingkungan perkotaan. Di mana-mana ideologi itu adalah makanan kaum terdidik sehingga sumber kerawanan memang ada di kaum terdidik," ujar Yudi dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Menurut Yudi, orang yang terdidik memiliki harapan mobilisasi secara vertikal.
Ketika harapan mobilitas vertikal dihadapkan kenyataan ekonomi yang sedang landai, lapangan kerja tidak tersedia, dan akses usaha terbatas, maka harapan mereka menjadi terbatas dan membuat frustasi.
Akibatnya, mereka lari ke kelompok militan."Biasanya potensial mereka akan lari kepada kelompok militan sebagai sumber jaminan sosial, rasa aman dan sebagainya," ucap Yudi.
Baca juga: Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir
Karena itu, menurut dia, untuk mengatasi sikap intoleransi juga diperlukan pembangunan dari segi politik ekonomi.
Yudi mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sejahtera bisa menjadi bom waktu di masa depan.
"Jumlah angka angka kaum terdidik naik, sementara lapangan kerja minim, lalu akses usaha dikuasai sebagian orang saja sehingga saya rasa pemerintah perlu memikirkan juga bagaimana memperluas sektor-sektor riil dan mengembangkan mobilitas vertikal secara lebih inklusif," ucap Yudi.
"Sebab kita juga perlu memperbaiki keadilan sosial. Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial tidak merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan makin menguat," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan ada kecenderungan sikap intoleransi yang semakin menguat di kalangan anak muda terdidik.
Temuan ini berdasarkan hasil kajian Komnas-HAM sejak 2012-2018.
