Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 16/11/2019, 07:47 WIB
Yudi Latief (paling kiri) dalam seminar yang membahas pentingnya mengatasi intoleransi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comYudi Latief (paling kiri) dalam seminar yang membahas pentingnya mengatasi intoleransi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latief, menilai, kaum terdidik rawan terpapar paham radikalisme karena lebih mudah mengenal berbagai ideologi, salah satunya eksklusifisme terhadap hal tertentu yang mendorong kecenderungan sikap intoleransi.

"Dalam hal ini kan yang paling rawan memang kaum terdidik di lingkungan perkotaan. Di mana-mana ideologi itu adalah makanan kaum terdidik sehingga sumber kerawanan memang ada di kaum terdidik," ujar Yudi dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Menurut Yudi, orang yang terdidik memiliki harapan mobilisasi secara vertikal.

Ketika harapan mobilitas vertikal dihadapkan kenyataan ekonomi yang sedang landai, lapangan kerja tidak tersedia, dan akses usaha terbatas, maka harapan mereka menjadi terbatas dan membuat frustasi. 


Akibatnya, mereka lari ke kelompok militan."Biasanya potensial mereka akan lari kepada kelompok militan sebagai sumber jaminan sosial, rasa aman dan sebagainya," ucap Yudi. 

Baca juga: Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Karena itu, menurut dia, untuk mengatasi sikap intoleransi juga diperlukan pembangunan dari segi politik ekonomi.

Yudi mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sejahtera bisa menjadi bom waktu di masa depan.

"Jumlah angka angka kaum terdidik naik, sementara lapangan kerja minim, lalu akses usaha dikuasai sebagian orang saja sehingga saya rasa pemerintah perlu memikirkan juga bagaimana memperluas sektor-sektor riil dan mengembangkan mobilitas vertikal secara lebih inklusif," ucap Yudi.

"Sebab kita juga perlu memperbaiki keadilan sosial. Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial tidak merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan makin menguat," kata dia.  

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengungkapkan ada kecenderungan sikap intoleransi yang semakin menguat di kalangan anak muda terdidik.

Temuan ini berdasarkan hasil kajian Komnas-HAM sejak 2012-2018.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X