[VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 18/11/2019, 20:48 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjem Suhardi Alius usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjem Suhardi Alius usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme ( BNPT) Komjen Suhardi Alius mengakui paham radikalisme sudah menjalar ke lingkungan pemerintahan.

Hal itu terbukti dengan penangkapan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap empat terduga teroris di Banten, Rabu (13/11/2019).

Di mana satu di antaranya merupakan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Suhardi tak membantah dengan penangkapan itu mengindikasikan paham radikalisme sudah menjalar di lingkungan BUMN.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

"Sekarang gini, jangankan BUMN, semuanya ada kok, polisi saja ada kok, soal polwan (polwan NOS yang diduga terpapar radikalisme) saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhadi usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Tapi tebal tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda," katanya.

Mantan kepala Bareskrim Polri ini menegaskan, BNPT sudah memetakan penyebaran radikalisme.

Dalam pemetaan penyebaran radikalisme, Suhardi menyebut radikalisme bisa menjangkiti siapa saja.

"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang enggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu," katanya.

"Tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan dan jati diri," tambahnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Sebelumnya, pada Rabu (13/11/2019), Tim Densus 88 Antiteror mengamankan empat orang terduga teroris di wilayah Provinsi Banten. Satu di antara yang ditangkap merupakan karyawan PT Krakatau Steel.

Corporate Secretary Krakatau Steel, Pria Utama mengatakan, karyawan yang ditangkap adalah level staf setingkat supervisor.

"Yang bersangkutan adalah karyawan level staf setingkat supervisor, bukan petinggi atau level manajemen di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," sebutnya yang dilansir dari Kontan.co.id.

Densus juga sempat memeriksa Polwan berinisial NOS yang diduga terpapar radikalisme. 

NOS ditangkap pertama kali di Bandara Juanda, Surabaya, Minggu (26/5/2019). Sebelumnya, NOS adalah polwan berpangkat bripda yang bertugas di Polda Maluku Utara.

NOS dibebaskan beberapa hari setelah diperiksa.

Namun pada Jumat (26/9/2019), NOS kembali ditangkap. Dugaannya sama, terpapar radikalisme.

Polisi menyebut NOS terdeteksi terpengaruh kelompok teroris Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Fazri Pahlawan.

Baca juga: Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan NOS telah dipecat dari institusi Polri.

"Dia sudah dipecat," kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Dedi mengatakan Polri tidak pandang bulu dalam menangani kasus terorisme.

"Kami tegas, siapa pun, baik masyarakat atau polisi yang masuk jaringan teroris, kalau terbukti akan dihukum," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X