JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengaku sulit untuk mengidentifikasi pegawai negeri sipil (PNS) yang terpapar radikalisme.
Sebab, menurut Tjahjo, tak ada indikator yang pasti mengenai hal tersebut lantaran radikalisme merupakan masalah pemikiran.
"Itu sulit ya diukur apakah dengan cara berpakaian, kan enggak bisa," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
"Kalau dulu dia ikut organisasi terlarang, jelas. Ini kan tidak. Saya kira perlu waktu pembinaan, nah itu ada di Kementerian Agama, BPIP," ujar dia.
Baca juga: Menko Polhukam Sebut Bom Bunuh Diri di Medan Ancaman Radikalisme
Ia mengatakan, sedianya mencegah terpaparnya paham radikalisme bagi PNS bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Di antaranya ialah mengikutsertakan para PNS di lingkungan kementerian dan lembaga untuk mengikuti pelatihan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Tjahjo menambahkan, Kemenpan RB terus mengidentifikasi benih-benih persebaran radikalisme di kementerian dan lembaga meski sulit dilakukan.
"Identifikasi sudah, tapi kan sulit. Contoh, orang yang punya inisiasi bom bunuh diri kan enggak bisa diukur, enggak tahu kita siapa kawan siapa lawan," ujar Tjahjo.
"Teman kita, keluarga kita, tetangga kita, teman satu organisasi, satu profesi kan enggak tahu kita. Jadi siapa kawan siapa lawan itu penting di dalam konteks tidak terbuka, saling mengingatkan," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.