Kompas.com - 13/11/2019, 21:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan, Hugua, mengatakan partainya tidak mengakomodasi mantan terpidana kasus korupsi mengikuti Pilkada 2020.

Menurut Hugua, pada pendaftaran bakal calon kepala daerah lewaT PDI-P, sudah ada eks koruptor yang mendaftar.

"Ada, tetapi tidak diakomodasi," ujar Hugua kepada wartawan usai mengisi diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Dia melanjutkan, Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 memang memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Namun, PDI-P mempertimbangkan integritas mereka ke depannya.

"Demi integritas bupati, wali kota, gubernur. Pengalaman kami kalau calon kepala daerah merupakan mantan terpidana korupsi akan dipertimbangkan serius (untuk tidak diakomodasi) oleh DPP PDI-P, " tegas mantan Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara itu.

Sebelumnya, KPU bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi maju pada Pilkada 2020.

Larangan itu dimasukkan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Baca juga: Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Rancangan aturan tersebut pun disampaikan KPU dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Senin (4/11/2019).

"KPU kan sudah melaporkan bahwa mantan terpidana korupsi itu menjadi bagian yang kita sebut, kita atur dalam Peraturan KPU tentang pencalonan ini," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Kompas TV Keinginan KPU untuk melarang mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut larangan tersebut dapat mengebiri hak politik seseorang. Menurut Tito ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam menyikapi korupsi di pemerintahan. Yaitu dengan hukuman perampasan hak politik atau memberikan rehabilitasi pada napi koruptor dan memberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kedua langkah tersebut nantinya akan didiskusikan Tito bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum mengajukan draf peraturan KPU atau PKPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Salah satunya mengenai larangan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Pada Pemilihan Legislatif 2019 KPU juga sempat mengeluarkan larangan mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi tersebut. Namun aturan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pelarangan tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang Pemilu. #Koruptor #Pilkada2020 #Mendagri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Nasional
Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Nasional
Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Nasional
Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Nasional
Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Nasional
YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.