Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Kompas.com - 13/11/2019, 17:51 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam diskusi membahas larangan mantan narapidana korupsi ikut pilkada di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).  Dian Erika/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Indonesia Political Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam diskusi membahas larangan mantan narapidana korupsi ikut pilkada di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengkritisi sikap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang bersikeras ingin melarang eks narapidana kasus korupsi ikut pilkada.

Karyono Wibowo khawatir rencana ini hanya digunakan untuk kepentingan sesaat.

"Tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan seolah-olah KPU itu memaksakan agendanya untuk memasukkan larangan mantan narapidana korupsi ikut dalam kontestasi pilkada," ujar Karyono dalam diskusi "Mengupas Polemik Larangan eks Korupsi Maju di Pilkada" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

"Apakah supaya dilihat bahwa KPU terlihat bersih, atau sekedar untuk mencari popularitas, atau ada agenda lain di balik itu semua," kata Karyono.

Baca juga: 2 Alasan KPU Tetap Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Pasalnya, kata dia, KPU sempat menyatakan akan kembali mengusulkan larangan serupa untuk Pemilu 2024 jika rencana pada tahun ini gagal terealisasi.

Padahal, menurut Karyono, KPU tentu memahami bahwa secara dasar hukum tidak ada aturan yang melarang mantan narapidana korupsi ikut dalam kontestasi pilkada.

"Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jelas sekali itu membolehkan mantan narapidana korupsi (ikut pilkada) sepanjang dia mengemukakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana dan sejauh dalam vonis pengadilan hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan," ucap Karyono.

Selain itu, ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pilkada.

Baca juga: Perludem Minta MK Percepat Uji Materi Pasal Napi Kasus Korupsi di UU Pilkada

Lalu, pada 2018 ketika KPU membuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pemilihan legislatif (pileg), aturan itu pun dugugurkan Mahkamah Agung (MA).

"Mestinya menurut saya KPU sudah tahu kondisinya tetapi kenapa KPU terus memaksakan memasukkan pasal larangan eks koruptor mengikuti pilkada?" kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X