Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Hakim Singgung Saksi Sidang Romahurmuziy soal Lempar Batu Sembunyi Tangan

Kompas.com - 30/10/2019, 13:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua majelis hakim Fahzal Hendri memandang mantan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama (Kemenag) Ahmadi terkesan melempar tanggung jawabnya saat menjadi Ketua Pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Kemenag.

Hakim Fahzal pun mengingatkan agar Ahmadi tegas dan jelas dalam membahas proses awal seleksi administrasi yang juga diikuti mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Hal itu disampaikan hakim Fahzal saat Ahmadi bersaksi untuk mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag wilayah Jawa Timur.

Baca juga: Eks Kakanwil Kemenag Jatim Akui Serahkan Uang Rp 255 Juta ke Romahurmuziy

Pada awalnya, hakim Fahzal menanyakan apa syarat seorang pelamar calon JPT tak dinyatakan lolos administrasi.

"Secara umum syaratnya antara lain dia eselon III. Minimal 2 tahun duduk di eselon III," jawab Ahmadi kepada Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Hakim Fahzal pun kembali mengonfirmasi apakah Ahmadi berwenang menyeleksi secara administrasi menyangkut riwayat sanksi disiplin pelamar. Ahmadi pun membenarkan kewenangan tersebut.

Baca juga: Eks Kepala Kemenag Gresik Mengaku Serahkan Uang Rp 50 Juta untuk Romahurmuziy

"Lalu, kenapa saudara masih usulkan juga dia itu, si Haris itu, dia kan pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang," ujar Fahzal.

"Justru kami menerima semuanya (berkas para pelamar) dan diserahkan ke Panitia Seleksi," jawab Ahmadi.

Hakim Fahzal memandang, seharusnya Ahmadi yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana tak meloloskan Haris Hasanuddin sebagai calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

 

Baca juga: Hakim Tipikor Tegaskan KPK Berwenang Tangani Perkara Romahurmuziy

Sebab, Haris tak memenuhi syarat yang menyatakan pelamar tidak pernah terkena sanksi hukuman disiplin PNS.

Namun, Ahmadi kembali menyatakan bahwa untuk menelusuri lebih jauh indikasi sanksi disiplin ada di kewenangan Pansel yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Kholis Setiawan.

"Enggak bisa begitu, itu lempar batu sembunyi tangan namanya kan kalau begini. Seharusnya kan saudara enggak melanjutkan itu ke Pansel. Jangan tanggung jawab ini semuanya hanya ke Pansel aja. Pansel ini apa benar bekerja tulus ikhlas atau ada intervensi, ini yang kami cari nanti," kata Fahzal.

"Iya, Pak, karena atasan saya adalah Pak Sekjen, maka saya serahkan ke beliau," jawab Ahmadi.

Baca juga: Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Romahurmuziy

Hakim Fahzal kembali menegaskan pandangannya, bahwa Ahmadi seharusnya bisa saja tak meloloskan Haris sejak awal seleksi administrasi.

"Enggak usah lempar-lempar, Pak. Kalau itu yang terjadi katakan saja, gitu loh. Kita mencari kebenaran apakah terdakwa Romahurmuziy ini memengaruhi, gitu. Jangan nanti kalau orang enggak salah kita nyatakan salah, orang salah kita nyatakan benar, kan enggak jelas," kata Fahzal.

Baca juga: Jaksa KPK Tegaskan Surat Dakwaan Romahurmuziy Sudah Sesuai Aturan

Halaman:


Terkini Lainnya

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com