Mahfud MD Menko Polhukam Sipil Pertama yang Gantikan Wiranto Dua Kali

Kompas.com - 24/10/2019, 07:30 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM ( Menko Polhukam) dalam kabinet baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, yang diumumkan dan dilantik pada Rabu (23/10/2019).

Rupanya, Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menko Polhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika serah terima jabatan dengan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (23/10/2019).

Dia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sehari sebelum dilantik.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Sebagai Plt Menkumham, Saya Belum Bisa Pecahkan Rekor Pak Mahfud MD

"Tadi malam saya dapat pesan dari Jenderal Hendropriyono. Begini bunyinya, 'Saya sangat bangga Adinda Mahfud MD itu adalah orang sipil murni pertama yang menjadi Menko Polhukam di dalam sejarah Republik Indonesia," ujar Mahfud mengulang pesan yang diterimanya.

"Saya baru tahu tadi malam bahwa saya orang pertama, dari Pak Hendropriyono, bahwa saya orang sipil pertama yang memimpin kementerian ini," kata Mahfud.

Sebab, menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya sudah mempunyai bekal menjadi Menteri Pertahanan.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD Mengaku Pernah Takut Tentara

Dalam kesempatan itu, Mahfud menerima buku-buku yang berisi tugas Kemenko Polhukam dari Wiranto dan berjanji akan membaca buku tersebut.

"Saya akan baca ini semua, lalu kita saling mencocokkan ritme ke mana kita melihat pandangan, persepsi, keinginan dan potensi yang Bapak (Wiranto) miliki untuk melakukan tugas dengan apa yang saya pikirkan," kata dia.

"Setelah mendengar dan membaca, saya kira minggu ini harus selesai sehingga ada gambaran apa. Saya gembira karena pokoknya sudah disampaikan Pak Wiranto. Saya ingat betul karena yang dikatakannya bagus dan pointer-nya sudah disampaikan Pak Jokowi," lanjut Mahfud.

Baca juga: INFOGRAFIK: Mahfud MD, Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju

Mahfud juga berterima kasih kepada Wiranto dan berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Wiranto.

Dua kali gantikan Wiranto

Mahfud MD mengaku telah menggantikan posisi Wiranto sebanyak dua kali meskipun satu di antaranya tidak secara langsung.

Sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 2000-2001, Mahfud menggantikan Juwono Sudarsono yang menjabat 1999-2000.

Mahfud MD tercatat sebagai orang sipil kedua yang menjadi Menhan. Sebelum Juwono, jabatan itu dipegang Wiranto.

Kali ini, Mahfud menggantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X