Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Kumolo: Sebagai Plt Menkumham, Saya Belum Bisa Pecahkan Rekor Pak Mahfud MD

Kompas.com - 23/10/2019, 22:09 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo menyerahkan jabatannya kepada Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menkumham periode 2019-2024.

Serah terima jabatan digelar di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Dalam sambutanya, Tjahjo berkelakar bahwa dirinya belum mampu memecahkan rekor Mahfud MD yang menjabat sebagai Menkumham dalam hitungan hari, yakni pada 20 Juli 2001-23 Juli 2001.

"Saya sudah selesai mengemban sebagai Plt Menkumham yang saya jalani selama 23 hari. Namun, saya belum bisa memecahkan rekor Menkumham Pak Mahfud MD, beliau hanya beberapa hari saja," ujar Tjahjo disambut tawa dari para pegawai Kemenkumham.

Baca juga: Tito Karnavian: Pak Tjahjo Guru Besar Politik bagi Saya...

Tjahjo menjadi Plt Menkumham selama 23 hari sejak 1 Oktober 2019. Ia menggantikan Yasonna yang mengundurkan diri pada 27 September 2019 karena terpilih sebagai anggota DPR RI.

Dalam perpisahan itu, Tjahjo memohon maaf jika ada perlakuan yang kurang berkenan selama 23 hari di Kemenkumham.

Ia pun mengaku ada beberapa pengalaman menarik selama menjadi Menkumham.

"Pengalaman menarik, beberapa rancangan UU harus saya tandatangan dua kali, sebagai Mendagri dan Plt Menkumham. Mendagri teken semua UU di berbagai kementerian dan saya tanda tangan sebanyak 400 lembar aturan UU yang ada saat itu," ujar Tjahjo yang sebelumnya jadi Mendagri di periode 2014-2019.

Baca juga: Sertijab, Tjahjo Kumolo Kembalikan Jabatan Menkumham ke Yasonna Laoly

Kini, Tjahjo menjabat Menteri Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenpanRB). 

Ia berharap, Menkumham di bawah kepemimpinan Yasonna dapat bekerja sama dengan kementeriannya, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien lewar reformasi birokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com