Mardani: PKS Berharap Tak Sendirian Jadi Oposisi

Kompas.com - 19/10/2019, 11:54 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, partainya mengambil posisi oposisi demi menjaga demokrasi yang sehat. Menurut dia, demokrasi sehat apabila ada kekuatan penyeimbang.

Hal itu dipaparkan Mardani dalam diskusi bertajuk "Teka-teki Menteri dan Koalisi" di d'consulate, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

"Beberapa memang mengatakan dalam sistem presidensial kita tidak ada kata oposisi mutlak. Tetapi esensi demokrasi itu check and balance system. Itu sesuatu yang niscaya," katanya.

Baca juga: Mengenal Koalisi dan Oposisi serta Fungsinya dalam Pemerintahan

Oleh karena itu, ia selalu berharap PKS tak menjadi oposisi sendirian. Ia ingin partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, seperti Demokrat, PAN, dan Gerindra, bisa menjadi oposisi.

"Kenapa? Karena proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan versi Jokowi-Ma'ruf. Ini tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi karena kami selalu berkomunikasi. Jadi inti sederhanya oposisi ini sehat. Kalau bahasa Pak Jokowi, oposisi itu mulia," ujar Mardani.

Mardani menilai kekuatan oposisi yang tak seimbang juga akan berisiko menciptakan pemerintahan yang tak kuat. Sebab, fungsi kontrol dan penyeimbang tidak berjalan maksimal.

"PKS berharap tidak jadi oposisi sendiri, tapi berdoa partai pendukung Prabowo-Sandi bergabung dengan kami," katanya.

Ia juga mengungkap, Presiden PKS Sohibul Iman pernah menyampaikan pesan seusai Jokowi dilantik sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2014.

Baca juga: Mardani Ali Sera: PKS Berdoa Partai Pendukung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi

"Pak Sohibul pernah menyampaikan seusai pelantikan dulu. Pak, kami izin di luar pemerintahan, komunikasi dan silaturahim tetap dibangun karena kita sesama anak bangsa. Kebijakan Pak Jokowi yang sesuai kita akan dukung, tapi yang tidak sesuai aspirasi rakyat kita akan kritik," ujarnya.

"Dan Pak Jokowi waktu itu mengapresiasi. Kami insya Allah konsisten di oposisi," kata Mardani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X