Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardani Ali Sera: PKS Berharap Tak Jadi Oposisi Sendirian

Kompas.com - 15/10/2019, 15:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap, PKS tidak sendirian menjadi pihak oposisi.

Ia mengatakan, pemerintahan yang kuat memerlukan kehadiran oposisi sebagai penyeimbang demokrasi.

"Harapannya tentu tidak sendiri (jadi oposisi). Pemerintah yang kuat perlu oposisi yang kuat," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Mardani mengatakan, PKS berharap partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019, yaitu Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN, tetap berada di luar pemerintah.

"Dan tetap berdoa agar partai Pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam oposisi. Etika dan logika politik sangat baik pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam oposisi," ujar dia.

Mardani mengatakan, PKS mengapresiasi silaturahim Presiden Joko Widodo dengan pimpinan parpol.

Menurut dia, PKS belum akan bertemu Presiden Jokowi. Namun, jika bertemu presiden, PKS akan menyampaikan sikap tegasnya, yaitu menjadi pihak oposisi.

"Tapi sikap oposisi juga disampaikan saat pertemuan dengan Pak Jokowi. Karena oposisi itu mulia dan sehat bagi demokrasi. Arahan pimpinan kita masih merujuk keputusan Majelis Syuro di luar pemerintahan. Dalam bahasa saya #KamiOposisi," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang beberapa Ketua Umum Partai di luar koalisi partai pengusungnya di Pemilu 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Prabowo Diingatkan, Gerindra Lebih Terhormat jika Jadi Oposisi

Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan baru-baru ini bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan dengan tiga pimpinan parpol itu, Jokowi tak membantah ada pembahasan peluang masing-masing partai masuk ke koalisi pemerintah.

Namun, Jokowi menegaskan belum ada keputusan yang rampung apakah salah satu partai atau ketiga partai akan bergabung dengan koalisi pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com