Mardani Ali Sera: PKS Berdoa Partai Pendukung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi

Kompas.com - 19/10/2019, 11:28 WIB
Diskusi bertajuk Teka-teki Menteri dan Koalisi di dconsulate, Jakarta, Sabtu (19/10/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANDiskusi bertajuk Teka-teki Menteri dan Koalisi di dconsulate, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya berharap partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 silam, seperti Demokrat, PAN dan Gerindra, bisa menjadi oposisi.

"PKS berharap tidak jadi oposisi sendiri, tapi berdoa partai pendukung Prabowo-Sandi bergabung dengan kami," kata Mardani dalam diskusi bertajuk "Teka-teki Menteri dan Koalisi" di d'consulate, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

"Kenapa? Karena proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan versi Jokowi-Ma'ruf," kata Mardani.

Baca juga: PKS: Presiden Seperti Tak Berkutik di Hadapan Parpol Pendukungnya


Ia menegaskan, PKS mengambil posisi oposisi demi menjaga demokrasi yang sehat. Menurut dia, demokrasi yang sehat tercapai apabila ada kekuatan penyeimbang.

"Beberapa memang mengatakan dalam sistem presidensial kita tidak ada kata oposisi mutlak. Tetapi esensi demokrasi itu check and balance system. Itu sesuatu yang niscaya," katanya.

Mardani menilai, kekuatan oposisi tak seimbang juga berisiko menciptakan pemerintahan yang tak kuat. Sebab, mekanisme kontrol dan pengawasan tidak berjalan maksimal.

Ia pun mengungkapkan, Presiden PKS Sohibul Iman pernah menyampaikan pesan seusai Jokowi dilantik sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2014.

"Pak Sohibul pernah menyampaikan seusai pelantikan dulu. Pak, kami izin di luar pemerintahan, komunikasi dan silaturahim tetap dibangun karena kita sesama anak bangsa. Kebijakan Pak Jokowi yang sesuai kita akan dukung, tapi yang tidak sesuai aspirasi rakyat kita akan kritik," ujarnya.

Baca juga: PKS Tolak Undangan Bertemu Jokowi

"Dan, Pak Jokowi waktu itu mengapresiasi. Kami insya Allah konsisten di oposisi," kata Mardani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X