Ini Saran Kemendagri Bagi Pemda yang Belum Teken Anggaran Pilkada 2020

Kompas.com - 07/10/2019, 20:00 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemerintah daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Padahal, Kementerian Dalam Negeri menargetkan penganggaran itu rampung 1 Oktober 2019.

Kini, meskipun Kemendagri memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD hingga 14 Oktober 2019, pemerintah daerah dapat melakukan tiga hal agar anggaran pilkada masing-masing daerah tetap terpenuhi sesuai ketentuan.

"Kami selalu jelaskan ke teman-teman daerah, kalau dananya betul-betul tak cukup tersedia, maka ada tiga hal yang bisa dilakukan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di kantornya, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Ini Potensi Persoalan Pilkada 2020 Menurut Kemenko Polhukam

Ketiga hal tersebut, yakni melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga. Kemudian melakukan penjadwalan ulang kegiatan, yakni kegiatan yang tidak terlalu penting agar ditunda dulu dan anggarannya digunakan untuk pilkada.

"Ketiga, bisa menggunakan uang kas yang tersedia, yakni dana yang ada di kas yang belum jelas peruntukannya. Misalnya, akibat pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja," lanjut dia.

Apabila pemerintah daerah sudah merampungkan NPHD, maka ia wajib mengalokasikan anggaran sesuai dengan nilai yang tertuang di dalam NPHD pada APBD-nya.

"Andai kata angka yang tercantum di dalam APBD itu belum sesuai, selanjutnya tinggal ikuti proses pencairannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2019," kata dia.

Baca juga: Belajar dari Pilpres 2019, KPU Optimistis Hadapi Serangan Siber Saat Pilkada 2020

Penyelenggara Pilkada 2020 diketahui terdiri dari sembilan provinsi serta 261 kabupaten dan kota.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Sedangkan dari 203 kabupaten dan kota yang telah menandatangani NPHD, anggaran yang disetujui mencapai Rp 6.537.027.913.657.

Sebagian pemerintah daerah belum mencairkan anggaran lantaran sejumlah KPU daerah masih menyesuaikan anggaran yang mereka butuhkan di Pilkada 2020.

Baca juga: Ternyata Banyak Pemerintah Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2020...

Belakangan, Kemendagri memperpanjang waktu penandatanganan NPHD hingga 14 Oktober 2019 bagi kepala daerah. Diketahui, tenggat waktu NPHD, yakni 1 Oktober 2019 lalu.

"Sesuai dengan apa yang tadi disepakati di dalam rapat koordinasi ini, maka pemerintah memberi waktu cukup longgar (penyelesaian NPHD), sampai tanggal 14 Oktober 2019," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin.

Karena sudah diperpanjang, maka Kemendagri berharap tidak ada daerah yang terlambat lagi menyelesaikan NPHD-nya. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Nasional
Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Nasional
Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nasional
Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X