Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Pilpres 2019, KPU Optimistis Hadapi Serangan Siber Saat Pilkada 2020

Kompas.com - 07/10/2019, 17:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin dapat menghadapi serangan siber yang diprediksi juga akan muncul pada Pilkada 2020.

Belajar dari penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, KPU telah mengetahui langkah-langkah yang harus dijalankan dalam menghadapi serangan siber.

"Pada 2019 kami sudah bisa buktikan bahwa serangan seperti itu tidak memengaruhi IT KPU sama sekali," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Ini karena kita memang belajar dari pengalaman Pilkada 2018 ketika hari pemungutan suara dan hari-hari berikutnya ketika pilkada 2018 kan situng KPU langsung down," kata dia.

Baca juga: KPU Ingin Larang Pemabuk dan Pezina Maju Pilkada, Tifatul: Kepala Daerah Harus Bermoral

Pramono mengatakan, sejak kejadian di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, KPU terus memperbaharui sistem teknologi informasi mereka.

Dengan demikian, sistem mereka mampu menangkal serangan siber dari berbagai peretas.

Pramono meyakini serangan siber terhadap sistem teknologi informasi KPU akam tetap muncul di Pilkada 2020. Karena itu, KPU tetap mengantisipasinya.

"Berkaca dari itu lah kemudian kami melakukan penguatan atas sistem IT kami sehingga di 2019 kemarin kami relatif bisa aman. Tantangan pasti ada tapi kami juga mempersiapkan diri jauh lebih baik," ujar dia.

Baca juga: Ternyata Banyak Pemerintah Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2020...

Pada penyelenggaraan Pilpres 2019, sistem teknologi informasi miliki KPU diserang oleh banyak peretas.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, IP Address yang digunakan para peretas berasal dari dalam dan luar negeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Tentukan Harga Tiket Kereta Cepat, tetapi Jokowi Sudah Siapkan Diskon

Pemerintah Belum Tentukan Harga Tiket Kereta Cepat, tetapi Jokowi Sudah Siapkan Diskon

Nasional
Lukas Enembe Minta Dibebaskan dan Blokir Rekening Keluarganya Dibuka

Lukas Enembe Minta Dibebaskan dan Blokir Rekening Keluarganya Dibuka

Nasional
Jokowi Ingin Ada Sistem Pembayaran Terintegrasi untuk Semua Moda Transportasi

Jokowi Ingin Ada Sistem Pembayaran Terintegrasi untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
KPU Bakal Publikasikan Daftar Riwayat Hidup Capres dan Cawapres Pemilu 2024

KPU Bakal Publikasikan Daftar Riwayat Hidup Capres dan Cawapres Pemilu 2024

Nasional
Duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024, Realistis atau Utopis?

Duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024, Realistis atau Utopis?

Nasional
Luhut Akui Bahas Peta Politik saat Bertemu Puan Maharani

Luhut Akui Bahas Peta Politik saat Bertemu Puan Maharani

Nasional
Kaesang Jadi Ketum, Gesekan PSI dan PDI-P Berpotensi Meninggi

Kaesang Jadi Ketum, Gesekan PSI dan PDI-P Berpotensi Meninggi

Nasional
Pegawai KPK Pernah Jadi Direktur di Perusahaan Terkait Rafael Alun

Pegawai KPK Pernah Jadi Direktur di Perusahaan Terkait Rafael Alun

Nasional
Harga Pangan Terus Melambung, Cak Imin Sebut 'Food Estate' Gagal

Harga Pangan Terus Melambung, Cak Imin Sebut "Food Estate" Gagal

Nasional
Purnawirawan TNI/Polri Masuk Parpol, Mahfud Ingatkan Netralitas Anggota Aktif Saat Pemilu

Purnawirawan TNI/Polri Masuk Parpol, Mahfud Ingatkan Netralitas Anggota Aktif Saat Pemilu

Nasional
Korupsi BTS Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Korupsi BTS Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
Jokowi Minta Studi Pembangunan Jalur LRT ke Bogor Segera Dimulai

Jokowi Minta Studi Pembangunan Jalur LRT ke Bogor Segera Dimulai

Nasional
DPD RI Ajak Muhammadiyah Bangun Kesadaran Kolektif untuk Wujudkan Azas dan Sistem Pancasila

DPD RI Ajak Muhammadiyah Bangun Kesadaran Kolektif untuk Wujudkan Azas dan Sistem Pancasila

Nasional
Pemungutan Suara Pemilu Kurang 139 Hari Lagi, KPU Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Pemungutan Suara Pemilu Kurang 139 Hari Lagi, KPU Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Nasional
Tingkatkan Kualitas Pialang Berjangka, Bappebti Terapkan Sistem Rating

Tingkatkan Kualitas Pialang Berjangka, Bappebti Terapkan Sistem Rating

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com