Kompas.com - 07/10/2019, 15:16 WIB
Komisioner KPU Filipina Luie Tito F Guia (kanan) bersama Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKomisioner KPU Filipina Luie Tito F Guia (kanan) bersama Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap salah satu hal yang menjadi kendala pelaksanaan Pilkada 2020.

Kendala yang dimaksud, yaitu masih banyak pemerintah daerah yang belum menganggarkan pelaksanaan Pilkada 2020 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Siang ini KPU, Bawaslu dan Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota termasuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Jadi kami akan lakukan koordinasi bagaimana menindaklanjuti ini," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Rawan Manipulasi Data, Bawaslu Jateng Antisipasi Kecurangan di Pilkada 2020

Penyelenggara Pilkada 2020 diketahui terdiri dari sembilan provinsi serta 261 kabupaten dan kota.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan dari 203 kabupaten dan kota yang telah menandatangani NPHD, anggaran yang disetujui mencapai Rp 6.537.027.913.657.

Sebagian pemerintah daerah belum mencairkan anggaran lantaran sejumlah KPU daerah masih menyesuaikan anggaran yang mereka butuhkan di Pilkada 2020.

Arief menambahkan, KPU akan meberi tenggat waktu bagi pemerintah daerah beserta KPU daerahnya untuk segera menandatangani NPHD, paling lambat Selasa (8/10/2019) besok.

Baca juga: Rencana KPU untuk Larang Pemabuk, Pezina, dan Pejudi Nyalon pada Pilkada 2020

Sebab, jika tidak segera dianggarkan, maka pelaksanaan pilkada terganggu. Jadwal pencalonan, kampanye hingga pencoblosan terancam molor.

"Lalu, pesan kami kepada 209 daerah yang sudah tanda tangan NPHD, pertama yang sudah disepakati dalam dokumen NPHD itu, harus dapat dapat dicairkan jumlahnya sesuai dengan yang ditandatangani," ujar Arief.

"Jangan sampai nanti ada pemotongan," lanjut dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Bali Ungkap Lokasi Isolasi Terpusat Hampir Penuh dan Obat-obatan Langka Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

IDI Bali Ungkap Lokasi Isolasi Terpusat Hampir Penuh dan Obat-obatan Langka Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Anak Akidio Tio Pernah Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penipuan Terkait Proyek di Istana Negara

Anak Akidio Tio Pernah Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penipuan Terkait Proyek di Istana Negara

Nasional
Firli Didesak Segera Laksanakan Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Firli Didesak Segera Laksanakan Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Apresiasi Daerah yang Siapkan Tempat Isolasi Covid-19 Terpusat

Menko PMK Apresiasi Daerah yang Siapkan Tempat Isolasi Covid-19 Terpusat

Nasional
Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Nasional
Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Nasional
Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Nasional
Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Nasional
Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X