Ini Potensi Persoalan Pilkada 2020 Menurut Kemenko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengungkap potensi permasalahan umum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Beberapa potensi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10/2019).

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol Kemenkopolhukam Yusran Yunus menjelaskan, permasalahan umum itu antara lain, keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta bagi aparat keamanan (TNI/Polri).

"Kemudian, belum optimalnya kesiapan daftar pemilih untuk Pilkada 2020 dan potensi sengketa pencalonan dalam Pilkada 2020 karena jumlah daerah yang (melaksanakan pilkada) banyak," kata Yusran.

Baca juga: Belajar dari Pilpres 2019, KPU Optimistis Hadapi Serangan Siber Saat Pilkada 2020

Hal lainnya, yakni sosialisasi penyelenggaraan pilkada serentak yang kurang optimal juga menjadi potensi masalah dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

"Termasuk juga potensi konflik antar pendukung pada saat kampanye dan pungut hitung suara," kata dia.

Diketahui, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah dimulai dengan penandatanganan NPHD di tiap daerah hingga 1 Oktober 2019 lalu

Pelaksanaan Pilakda 2020 sendiri akan dilaksanakan pada September 2020 secara serentak di 234 kabupaten, 9 provinsi, 37 kota, dan 270 wilayah.

Baca juga: Ternyata Banyak Pemerintah Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2020...

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Sedangkan dari 203 kabupaten dan kota yang telah menandatangani NPHD, anggaran yang disetujui mencapai Rp 6.537.027.913.657.

Sebagian pemerintah daerah belum mencairkan anggaran lantaran sejumlah KPU daerah masih menyesuaikan anggaran yang mereka butuhkan di Pilkada 2020.