Batal Dialog dengan Mahasiswa, Presiden Jokowi Bertemu Relawan

Kompas.com - 27/09/2019, 18:55 WIB
Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng (tengah) bersama sejumlah tokoh-tokoh relawan  memberikan keterangan usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Dalam pertemuan itu presiden berdiskusi dengan relawan terkait sejumlah isu besar seperti karhutla dan Perppu KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKoordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng (tengah) bersama sejumlah tokoh-tokoh relawan memberikan keterangan usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Dalam pertemuan itu presiden berdiskusi dengan relawan terkait sejumlah isu besar seperti karhutla dan Perppu KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo batal bertemu perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi KUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah kepastian pembatalan itu, Presiden bertemu dengan para relawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019) sore ini.

Pantauan Kompas.com, ada puluhan relawan yang hadir dari berbagai organisasi. Pertemuan berlangsung tertutup.

Ketua Golkar Jokowi, Rizal Mallarangeng mengatakan, dalam pertemuan itu para relawan memberikan dukungan dan menyampaikan simpati atas berbagai masalah yang saat ini terjadi.

"Apa yang terjadi pada masalah beliau di Papua, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang terjadi dengan demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah soal UU KPK, RKUHP, itu kan menimbang-nimbang dari berbagai perspektif," kata Rizal.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Ingatkan Polri Tak Berlebihan Hadapi Mahasiswa

Sekretaris Seknas Dedi Mawardi menyebut, dalam pertemuan itu Jokowi memaparkan tiga opsi untuk UU KPK hasil revisi yang saat ini ramai diprotes masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tiga opsi itu mengemuka saat Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk praktisi dan pakar hukum, sehari sebelumnya.

Pertama adalah dengan melakukan legislative review, yakni DPR dan pemerintah segera melakukan revisi kembali terhadap UU KPK yang baru disahkan.

Kedua adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.

"Intinya kami mendukung apapun keputusan yang diambil Presiden," kata Dedi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.