Batal Dialog dengan Mahasiswa, Presiden Jokowi Bertemu Relawan

Kompas.com - 27/09/2019, 18:55 WIB
Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng (tengah) bersama sejumlah tokoh-tokoh relawan  memberikan keterangan usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Dalam pertemuan itu presiden berdiskusi dengan relawan terkait sejumlah isu besar seperti karhutla dan Perppu KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKoordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng (tengah) bersama sejumlah tokoh-tokoh relawan memberikan keterangan usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Dalam pertemuan itu presiden berdiskusi dengan relawan terkait sejumlah isu besar seperti karhutla dan Perppu KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo batal bertemu perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi KUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah kepastian pembatalan itu, Presiden bertemu dengan para relawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019) sore ini.

Pantauan Kompas.com, ada puluhan relawan yang hadir dari berbagai organisasi. Pertemuan berlangsung tertutup.

Ketua Golkar Jokowi, Rizal Mallarangeng mengatakan, dalam pertemuan itu para relawan memberikan dukungan dan menyampaikan simpati atas berbagai masalah yang saat ini terjadi.

"Apa yang terjadi pada masalah beliau di Papua, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang terjadi dengan demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah soal UU KPK, RKUHP, itu kan menimbang-nimbang dari berbagai perspektif," kata Rizal.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Ingatkan Polri Tak Berlebihan Hadapi Mahasiswa

Sekretaris Seknas Dedi Mawardi menyebut, dalam pertemuan itu Jokowi memaparkan tiga opsi untuk UU KPK hasil revisi yang saat ini ramai diprotes masyarakat.

Tiga opsi itu mengemuka saat Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk praktisi dan pakar hukum, sehari sebelumnya.

Pertama adalah dengan melakukan legislative review, yakni DPR dan pemerintah segera melakukan revisi kembali terhadap UU KPK yang baru disahkan.

Kedua adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.

"Intinya kami mendukung apapun keputusan yang diambil Presiden," kata Dedi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X