Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Riau ke Luar Negeri Saat Karhutla, Mendagri: Harusnya Punya Empati

Kompas.com - 23/09/2019, 17:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan langkah Gubernur Riau Syamsuar yang bertolak ke luar negeri saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah wilayah Riau, pertengahan September.

Menurut Tjahjo, alih-alih meninggalkan daerah yang ia pimpin, seharusnya Syamsuar lebih berempati pada penderitaan masyarakatnya.

"Kalau kemarin (gubernur ke luar negeri) ada di Riau itu sangat disayangkan," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

"Harusnya dia punya empati, sensitivitaslah. Masyarakat lagi menderita, ya ditunda kalau hanya sedekar lihat pameran," ucap dia lagi. 

Baca juga: Presiden Tak ke Luar Negeri Selama Karhutla, Kepala Daerah Diminta Ikuti

Meski begitu, Tjahjo menyebut, pihaknya tak bisa memberi sanksi seperti teguran, pemecatan, atau penurunan pangkat pada Syamsuar.

Sebab, Kemendagri tak punya kewenangan dalam mencampuri urusan kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. 

"Sanksi itu enggak ada, kita enggak bisa. Itu dipilih rakyat, ada desentralisasin ada otonomi," kata dia. 

Tjahjo juga mewanti-wanti kepala daerah yang wilayahnya dilanda karhutla untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar negeri.

Kepala daerah diminta fokus mengatasi persoalan karhutla yang belum selesai. 

"Pada prinsipnya kami sudah tiga kali kirim radiogram, sampai terakhir radiogram (memerintahkan kepala daerah) untuk tidak tinggalkan tempat," kata Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Sebut Sudah Ketahui Keberadaan Peretas Situs Kemendagri

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Protokol Provinsi Riau Muhammad Firdaus membenarkan bahwa Gubernur Riau Syamsuar bertolak ke Thailand saat karhutla. 

Kala itu, Syamsuar menghadiri pertemuan serikat menteri bersama menteri perekonomian dan gubernur-gubernur di Sumatera dalam acara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com