Kompas.com - 23/09/2019, 13:09 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keberadaan pelaku peretasan situs web www.kemendagri.go.id.

Keberadaan pelaku peretasan diketahui setelah diusut Kemendagri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Mabes Polri.

"Oh (pelaku) sudah (diusut). Kita lihat dari Kominfo, Cyber Mabes Polri, minta tolong," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

"Udah jelas tanggal dan hari apa, jam apa, arah dari daerah apa udah ketahuan. Sekarang udah canggih," ujar Tjahjo.

Selain mengetahui keberadaan pelaku, Kemendagri juga memastikan telah mengatasi peretasan.

Baca juga: Diduga Diretas, Situs Kemendagri Sempat Tampilkan Teks RIP KPK

Situs web yang semula tidak dapat diakses, mulai Senin siang ini sudah menampilkan informasi seperti semula.

Tjahjo mengatakan, peretasan tersebut tidak akan mengganggu data-data internal Kemendagri, seperti misalnya data penduduk.

"Enggak ada (pengaruh ke data penduduk). Hanya satu aja," ujar Tjahjo.

Sejak Minggu (23/9/2019) malam hingga Senin (23/9/2019) pagi, situs web Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami peretasan.

Baca juga: Tjahjo: Mungkin Saya Satu-satunya Menteri yang Tak Pernah ke Luar Negeri

Sebelum tidak dapat diakses, portal beralamat www.kemendagri.go.id dsempat menampilkan teks perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di baris atas laman tersebut, muncul tulisan berwarna hitam yang berbunyi, "Hacked by Security007". Muncul pula tulisan "Your file is mine".

Di bawah kalimat itu, tertera gambar batu nisan yang ditaburi bunga. Batu nisan dalam gambar bertuliskan R.I.P KPK.

Ada sederet kalimat berwarna merah yang muncul di bawah gambar yang bunyinya, "Kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami, bukan keinginan mereka yang berdasi!!! Suara rakyat kau batasi, semua kau anggap makar dan diskriminalisasi. Kau hanyalah boneka yang diikat tali. Tak lebih dari sebuah komedi!!!".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X